JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sudah menyiapkan beberapa strategi jika nanti dana pemda yang ada di bank akan berkurang. Strategi yang ditempuh di antaranya memperbesar dana simpanan dari perusahaan daerah dan memperbesar dana simpanan masyarakat.

Potensi berkurangnya dana pemda ini adalah imbas peraturan menteri keuangan (PMK) No 235 yang keluarkan pada tahun lalu. PMK in mengatur mengenai konversi penyaluran dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) dalam bentuk nontunai melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).

Ferdian Satyagraha, Sekretaris Perusahaan Bank Jatim mengatakan, sampai akhir Oktober 2016 sekitar 70% dari rekening giro Bank Jatim adalah dari dana pemerintah. “Ini karena merupakan tugas bank Jatim dalam mengelola dana pemerintah,” ujar Ferdian kepada KONTAN Kamis (1/12).

Sebagai informasi, menurut Ferdian, hanya beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur yang terdampak PMK 235. Sehingga dana pemerintah masih stabil di Bank Jatim. Tahun depan Bank Jatim akan semakin intens dalam menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan BUMD di Jawa Timur dalam fasilitas pengelolaan keuangan.

Nantinya kerja sama ini dalam bentuk produk Bank Jatim Smart City yang memanfaatkan teknologi informasi komputer. Ini akan diimplementasikan di seluruh wilayah kota/kabupaten di Jawa Timur, sehingga akan meningkatkan DPK Bank Jatim.

Sebagai informasi, DPK Bank Jatim sampai September 2016 adalah sebesar Rp 41,1 triliun atau turun 5,91% dari tahun lalu. Penurunan ini disebabkan karena dana giro Bank Jatim mengalami penurunan 14,6% secara year on year (yoy).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini