KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan pendataan rumah rusak gempa bumi Lombok. Sekaligus memverifikasi untuk memastikan data sebelum menjalankan perbaikan rumah.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah mengatakan, saat ini terdapat 125.000 rumah yang mengalami kerusakan, di antaranya sebanyak 74.354 rumah yang mengalami rusak berat, sementara 51.390 rumah yang mengalami rusak ringan.

Menurut hitungannya jika masyarakat mendapatkan bantuan Rp 50 juta, maka pemerintah pemerintah perlu mengeluarkan dana bantuan sebesar Rp 4 triliun.

Dia merincikan, dalam rekapitulasi sementara, kerugian dan kerusakan yang ditaksir dalam bencana ini sebesar Rp 8,294 triliun dengan kebutuhannya sebesar Rp 5,451 triliun.

Jika dilihat berdasarkan Kabupaten dan Kota, Kabupaten Lombok Barat mengalami kerugian yang paling tinggi yakni sebesar Rp 3.822 triliun dengan kebutuhan Rp 2,39 triliun. Disusul oleh Kabupaten Lombok Utara Rp 2,974 triliun dengan kebutuhan Rp 2,273 triliun.

Untuk itu dalam rangka mempercepat penyaluran bantuan dari pemerintah, BNPB telah melakukan langkah konkrit salah satunya yakni telah membuat buku rekening untuk mempermudah penyaluran tersebut.

“Dari Bank BRI ada sekitar 12.000 rekening yang dimasukkan kepada tabungan masyarakat,” ujarnya saat ditemui di gedung Kominfo, Senin (27/8).

Dia menjelaskan, namun rekening tersebut masih di block dan masyarakat tidak bisa mengambil dana secara langsung. Menurutnya jika masyarakat ingin mengambil dana tersebut perlu didampingi oleh tim fasilitator, di mana saat ini sudah terdapat 110.00 tim yang dilibatkan.

Di sisi lain, Harmensyah mengatakan, banyaknya rumah yang roboh lantaran konstruksi bangunan yang kurang bagus, dan mengalami gagal struktur, tidak ada pembesian di antara tembok, dan hal yang sama juga terdapat dalam pilar penyangga.

“Untuk itu secara teknis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) terus mendampigi secara teknis. Sehingga rumah yang di bangun lebih kokoh,” jelasnya.

Selain itu, BNPB juga menargetkan akan melakukan verifikasi sebanyak 10.000 rumah selesai pada minggu ke tiga bulan Agustus 2018. Sementara pada tanggal 24 Agustus 2018 telah terverifikasi 34.601 rumah dan 11.741 di antaranya telah memiliki Rekening.

Selanjutnya, Bantuan Dana Lingkungan (BDL), Infrastruktur, Ekonomi Produktif, Sosial dan Lintas Sektor dengan kriteria Rusak Berat (Total Lost) diupayakan melalui Pendanaan Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi (RR).

Selain rumah, pekerjaan selanjutnya yakni pembangunan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan dan ibadah secara permanen melalui dana Hibah RR. Hal ini akan dilaksanakan dalam tempo enam bulan sejak Hibah RR diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara Dana Siap Pakai (DSP) akan digunakan untuk keperluan operasi penanganan darurat dan penanganan pengungsi, pembangunan sekolah darurat, rumah sakit / puskesmas darurat, pasar darurat, kantor darurat dengan target penyelesaian 2 bulan, serta pembangunan kembali rumah rusak berat.

“Percepatan pembangunan kembali rumah rusak melalui bantuan stimulan yang bersumber dari BNPB sebesar Rp 50 juta untuk rusak berat dan Rp 10 juta rusak ringan,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto