Jakarta. Beberapa bank pembangunan daerah / BPD tengah mengkaji alternatif sumber dana murah untuk mengantisipasi simpanan pemda yang berkurang akibat penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan menunda penyaluran DAU sebesar Rp 19,4 triliun untuk 169 daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 16,7 triliun. Otoritas Jasa Keuangan / OJK mencatat dengan adanya penundaan DAU ini maka diperkirakan akan berpengaruh ke likuiditas bank daerah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dana DPK BPD berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. “Tapi secara agregat dana pemda tersebut sudah mulai berkurang dan digantikan dengan dana murah dari masyarakat, sehingga pengaruhnya harusnya tidak terlalu signifikan,” ujar Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV OJK, Heru Kristiyana, kepada KONTAN, Kamis, (1/9).
Heru mengharap, bank BPD terus meningkatkan dana murah yang berasal dari masyarakat sehingga ketergantugan terhadap dana pemda semakin kecil. Berdasarkan catatan KONTAN, ada beberapa BPD yang mengaku terdampak dari penundaan DAU ini. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mengaku terdampak terkait dengan kebijakan pemerintah menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan penundaan DAU ini maka dana pemda yang ada di DPK bank berkode emiten BJTM ini menjadi berkurang.
Corporate Secretary Bank Jatim Ferdian Timur Satyagraha mengatakan bahwa dampak penundaan DAU ini akan terasa pada bulan bulan terakhir 2016. Ferdian mengatakan total dana DAU pemerintah provinsi dan kabupaten yang ada di Bank Jatim tercatat adalah sebesar Rp 2,4 triliun. “Dana pemerintah daerah di DPK ini sebagian besar berasal dari dana pemerintah kabupaten sebesar Rp 2,16 T dan sisanya Rp 300 miliar berasal dari pemerintah provinsi,” ujar Ferdian kepada KONTAN, Jumat, (2/8). Tercatat sampai Juni 2016, DPK Bank Jatim mengalami penurunan 5,57% yoy menjadi Rp 40,3 triliun. Penurunan DPK ini utamanya berasal dari penurunan giro sebesar 23,72% yoy dan deposito sebesar 6,39% yoy. Meskipun mengalami penurunan DPK yang berasal dari simpanan dana pemda, Bank Jatim mengaku untuk likudiitas tidak terlalu terpengaruh. Hal ini disebabkan karena terakhir pada Juli 2016 DPK masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan kredit. Sehingga menurut Ferdian LDR Bank Jatim masih rendah. Selain itu dengan kehilangan dana pemda sebesar Rp 2,4 triliun malah bisa mengurangi biaya dana bank. Tercatat sampai Juni 2016 LDR Bank Jatim sebesar 72,64% atau lebih rendah dari tahun lalu 82,92%. Untuk mengurangi ketergantungan dana pemda, Bank Jatim akan memperbanyak CASA dengan meluncurkan laku pandai dan juga meluncurkan beberapa produk tabungan seperti tabungan prioritas. “Target porsi CASA terhadap DPK sampai akhir tahun diharapkan bisa mencapai 72%,” ujar Ferdian.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk juga akan memperbanyak dana murah masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemda. Hakim Putratama
Senior Vice President Divisi Corporate Secretary Bank BJB mengatakan bank telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BPJS Kesehatan. “Kami di bisnis ritel juga membuat program yang tujuannya menjaring nasabah baru baik ritel maupun institusi,” ujar Hakim kepada KONTAN. Sampai akhir tahun diharapkan proporsi CASA Bank BJB bisa mencapai 56% - 60%. Sebagai gambaran, sampai Juni 2016 tercatat DPK Bank BJB turun 11,8% menjadi Rp 62,25 triliun. Penurunan ini disebabkan karena turunnya deposito sebesar 25,1% yoy dan giro 6,6% yoy. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Adi Wikanto
