KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ciputra Development Tbk (
CTRA) memasang sejumlah strategi pada tahun 2026 yang penuh tantangan untuk industri properti. Tantangan pertama berasal dari suku bunga Bank Indonesia (BI) tinggi yang ditetapkan 5,75% di bulan Juni 2026. Kemudian, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun ini juga membayangi industri properti secara negatif.
Direktur Utama Ciputra Development, Candra Ciputra, mengatakan, penjualan properti perseroan masih bergantung dari kredit pemilikan rumah (KPR).
Baca Juga: Kinerja Ciputra Development (CTRA) Terdampak Perlambatan Pasar Properti Per kuartal I 2026, CTRA mencatatkan pendapatan prapenjualan alias
marketing sales sebesar Rp 2,4 triliun. Sebesar 72% dari jumlah itu dibayar menggunakan skema KPR, ini proporsinya juga naik sekitar 2% dari periode sama tahun lalu. Sisanya dibayar secara kas 19% dan tunai bertahap 9%. Meskipun begitu, setiap kenaikan suku bunga BI sebesar 1%, konsumen tak langsung mengalami kenaikan biaya cicilan yang signifikan, walaupun bunganya memang bergerak. “Walaupun suku bunga naik 1% pun jika dibandingkan dengan (biaya) cicilannya, maka biaya bunga per bulan itu tidak mencapai 10% sebenarnya dari (biaya) cicilan," katanya. Sejak awal tahun 2026, CTRA sudah memproyeksikan raihan pendapatan dan laba bersih turun 10% pada tahun ini.
Baca Juga: Laba Ciputra Development (CTRA) Turun 21,51% pada Kuartal I-2026, Cek Penyebabnya Sebagai informasi, pendapatan CTRA selama 2025 sebesar Rp 12,7 triliun atau meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 11,2 triliun. Laba bersih CTRA tercatat Rp 2,7 triliun atau naik 25% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,1 triliun. Sekretaris Perusahaan CTRA, Aditya Ciputra Sastrawinata mengatakan, target di 2026 ditetapkan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, karena melihat masih lesunya permintaan properti di beberapa wilayah akibat faktor penurunan daya beli. Per kuartal I 2025, Ciputra telah mengantongi pendapatan Rp 2,55 triliun dengan laba bersih Rp 518 miliar. Meskipun target pendapatan dan laba diturunkan, tetapi CTRA masih menargetkan pencapaian pendapatan
marketing sales stagnan di Rp 9,5 triliun dengan mempertimbangkan situasi perekonomian global dan domestik.
Baca Juga: Colliers Ungkap Dampak Konflik Timur Tengah ke Pasar Properti Domestik “CTRA optimistis mampu mencapai target
marketing sales 2026 melalui penerapan strategi yang berfokus pada pengembangan produk residensial dan diversifikasi geografis, di samping juga memanfaatkan program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP),” katanya. CTRA juga telah menyiapkan stok yang diikutsertakan dalam program insentif PPN DTP di tahun 2026. Aditya menjelaskan, di awal tahun 2026, CTRA memiliki stok PPN DTP sekitar Rp 1 triliun sisa dari tahun sebelumnya.
Sementara di tahun 2026, CTRA memiliki strategi untuk mempercepat pembangunan atas unit-unit yang belum terjual agar bisa disertakan dalam program PPN DTP di tahun ini. “Harapannya, unit-unit tersebut bisa diserahterimakan sebelum akhir tahun, sehingga konsumen dapat menggunakan insentif PPN DTP di tahun 2026,” katanya. Artinya, CTRA memiliki total aset yang disertakan di program PPN DTP senilai Rp 4 triliun di tahun ini. Dari
marketing sales per Maret 2026, sekitar 51% atau senilai Rp 1,30 triliun merupakan aset yang ikut serta dalam program insentif tersebut.
Baca Juga: Ciputra Development (CTRA) Punya Stok untuk PPN DTP Rp 4 Triliun pada 2026 Namun, CTRA mencatat bahwa penjualan aset dengan harga di bawah Rp 1 miliar turun ke 8% sepanjang kuartal I. Sementara, penjualan unit di harga Rp 2 miliar - Rp 5 miliar mengalami peningkatan persentase komposisi. Hal itu mengindikasikan bahwa kenaikan permintaan justru terjadi dari segmen menengah atas. Padahal, insentif PPN DTP 100% ditujukan untuk unit rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar. Di tengah kondisi tersebut, Direktur Ciputra Development, Harun Hajadi menegaskan, insentif tersebut tetap membantu penjualan. Masalah penurunan komposisi penjualan unit CTRA di bawah Rp 1 miliar tidak berkaitan langsung dengan insentif PPN DTP. “Masalahnya belum tentu karena ada atau tidak adanya insentif, tetapi apakah permintaannya masih kuat atau tidak,” ujarnya.
