JAKARTA. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengatakan pihaknya telah memitigasi resiko kredit di sektor infrastruktur. Senior Vice President Corporate Banking II Bank Mandiri, Dikdik Yustandi menyebut beberapa langkah yang dilakukan. Antara lain memilah per wilayah tempat proyek berjalan.

“Kami lihat lalu lintas harian, misalnya kalau di wilayah Jawa itu relatif bagus tapi kalau kawasan Sumetera susah, makanya di sana ada penjaminan dari pemerintah untuk mitigasi risiko,” ujarnya saat ditemui di kantor pusat PT Jasa Marga Tbk, Rabu (29/3).

Selain itu, bank berkode emiten BMRI ini menyebut perbankan juga perlu melihat dari sisi sponsor proyek infrastruktur guna menjamin pelunasan kredit. Sementara itu, untuk proyek infrastruktur yang sifatnya jangka panjang maka kemungkinan besar akan dilakukan secara sindikasi.

“Proyek infrastruktur itu rata-rata 10 tahun sampai 15 tahun, pasti kita sindikasi agar lebih teratur dari sisi likuiditas,” tambahnya.

Adapun saat ini, pihak Bank Mandiri tengah merancang skema baru untuk pembiayaan proyek infrastruktur yakni dengan mengalihkan porsi pembiayaan dari perbankan ke lembaga keuangan lain seperti dana pensiun (dapen) atau syariah.

“Kita sedang bicarakan, jadi misalnya setelah 5 tahun proyek beroperasi dan menghasilkan cashlow. Itu pembiayaan masuk ke lembaga lain, semisal dapen karena itu kapasitasnya besar,” tuturnya.

Lebih lanjut, dari segi kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sektor infrastruktur, Dikdik menyebut saat ini masih terjaga di bawah level 2%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini