KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN di sisa akhir tahun 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pemerintah masih memiliki lima kali lelang SBN yang masih dijadwalkan berlangsung hingga penghujung tahun. Lima lelang tersebut terdiri dari dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan tiga kali lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah atau SBSN jangka pendek.

Selain mengandalkan lelang SBN, pemerintah juga masih memiliki agenda penerbitan surat utang ritel, yakni Sukuk Tabungan seri ST017. Produk investasi tersebut saat ini masih dalam masa penawaran hingga 2 Desember 2026.

Baca Juga: Penyaluran KUR Capai 93,36% Target hingga Oktober, Sudah Jangkau 4,2 Juta Debitur

"Itu yang sudah pasti, di luar itu tentu kita akan melihat perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas dan juga kondisi pasar," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Suminto menjelaskan, pemerintah akan terus mencermati kebutuhan pembiayaan menjelang akhir tahun dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan dinamika pasar keuangan.

Pertimbangan tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan pembiayaan APBN 2026, tetapi juga kebutuhan kas pada awal 2027. Dengan demikian, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi penerbitan surat utang.

"Menuju akhir tahun kami akan melihat kebutuhan pembiayaan, kondisi kas, tidak saja pada 2026 tapi juga awal dari 2027. Jadi kami memiliki fleksibilitas dalam penerbitan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang tadi sudah saya sampaikan," kata Suminto.

Dengan strategi tersebut, Kemenkeu akan menyesuaikan realisasi penerbitan SBN dengan kebutuhan pembiayaan, posisi kas pemerintah, serta kondisi pasar hingga akhir tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News