KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.

Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. 

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Baca Juga: Sidang Isbat Memutuskan 1 Syawal 1447 H pada 21 Maret 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (19/3/2026) menyampaikan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga dalam rilis.

Pemerintah saat ini juga tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor Swasta serta Pemerintah Daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Nanti kami lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kami ikuti situasi yang berkembang,” tutur Airlangga.

Semua langkah tersebut dilakukan demi menjaga defisit tetap di bawah 3% sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis. Itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. “Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3% bisa dijaga,” harap Airlangga. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News