JAKARTA. Pemerintah masih terus menyiapkan Proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Pemerintah menghitung, bakal dibutuhkan dana sekitar Rp 1,5 triliun untuk pelaksanaan studi kelayakan atau feasibility study proyek ini.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Deddy S. Priatna menjelaskan, hingga kini, pemerintah belum memutuskan kapan dana tersebut akan dialokasikan di anggaran negara. Nantinya, sebagian kecil pelaksanaan studi kelayakan tersebut akan dilakukan oleh kementrian Pekerjaan Umum (PU).

"Bagian yang akan dikerjakan oleh PU hanya (butuh dana) sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar saja," ujar Dedy. Untuk menyiapkan dana itu, Kementrian PU telah mencicil dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2011.

Dedy menjelaskan, yang dikerjakan Kementerian PU hanyalah proses pra studi kualifikasi atau pendahuluan saja. Misalnya, mengukur tingkat gelombang dan pengujian lainnya. Nah, sisanya belum diputuskan apakah akan kembali dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementrian PU atau akan dilempar ke pihak swasta.

Kalau Pemerintah memutuskan seluruh proses studi kelayakan ini dilakukan Pemerintah, hasilnya berupa tender dokumen. Nantinya, tender dokumen itulah yang akan menjadi bahan untuk melakukan tender secara keseluruhan proyek Jembatan Selat Sunda saat ditawarkan kepada Swasta. Lalu investor swasta yang akan melakukan desain lebih detil.

Sayangnya, Agung Prabowo Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) belum bisa dihubungi untuk memberikan pendapat soal proyek studi kelayakan ini. Sebelumnya GBLS sebagai pemrakarsa proyek disebut-sebut sudah siap melaksanakan studi kelayakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie