KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan dinilai tidak akan banyak mengubah arah kebijakan fiskal Indonesia. Justru Indonesia masih harus menghadapi tantangan kredibilitas fiskal.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan terlibat erat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perumusan kebijakan fiskal.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, pergantian Menteri Keuangan tersebut lebih mencerminkan kesinambungan fiskal dibandingkan perubahan rezim kebijakan fiskal.

"Kami melihat perombakan ini sebagai sinyal kesinambungan fiskal, bukan perubahan rezim fiskal Indonesia," ujar Faiz dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Soal Efisiensi APBN, Ini Penjelasan Menkeu Suahasil

Menurutnya, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan dapat membatasi risiko transisi kepemimpinan. Selain itu, latar belakang Suahasil sebagai teknokrat dinilai dapat menjaga kesinambungan kelembagaan dalam pengelolaan APBN.

Selama ini menurutnya, pemerintah juga menekankan bahwa kebijakan fiskal akan tetap berjalan secara berkesinambungan setelah adanya transisi kepemimpinan.

Suahasil juga menyatakan proses transisi akan tetap berlangsung secara business as usual, dengan koordinasi yang terus dipertahankan untuk menjaga kredibilitas, kesehatan, dan keberlanjutan keuangan negara.

Faiz menyebut, tantangan terbesar Menteri Keuangan ke depan justru terletak pada upaya menyeimbangkan agenda pertumbuhan pemerintah yang ambisius dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan defisit fiskal sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2027. Sementara itu, Faiz memproyeksikan pertumbuhan ekonomi lebih konservatif sebesar 5,1% dan memperkirakan defisit fiskal sekitar 2,75% terhadap PDB.

"Hal ini semakin menegaskan perlunya mempertahankan kredibilitas fiskal sembari melakukan reprioritisasi terhadap belanja dengan multiplier rendah menuju pengeluaran yang lebih produktif," kata Faiz.

Menurut Faiz, defisit sebesar 2,75% terhadap PDB masih berada dalam batas aturan fiskal 3%. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga disiplin fiskal agar ruang kebijakan tetap tersedia di tengah berbagai agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain defisit, Faiz menilai pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan menjadi salah satu ujian kebijakan penting dalam jangka pendek bagi Menteri Keuangan baru.

Ia menekankan bahwa SAL pada dasarnya perlu tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal, bukan menjadi sumber likuiditas perbankan secara permanen.

"Setiap normalisasi penempatan dana yang ada perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk meminimalkan tekanan terhadap likuiditas dan biaya pendanaan," jelasnya.

Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Nazara: Saya Akan Lanjutkan Kebijakan yang Ada

Secara keseluruhan, Faiz memperkirakan kebijakan fiskal Indonesia akan tetap mendukung pertumbuhan dengan aturan fiskal 3% terhadap PDB sebagai jangkar utama kredibilitas.

Karena itu, kata Faiz, arah kebijakan fiskal ke depan dinilai tidak lagi sekadar berfokus pada perluasan belanja. Pemerintah perlu semakin menitikberatkan pada peningkatan kualitas belanja, besarnya multiplier terhadap perekonomian, serta keberlanjutan belanja tersebut.

Dengan demikian, menurutnya, pergantian Purbaya oleh Suahasil dipandang lebih sebagai upaya menjaga kesinambungan pengelolaan fiskal, sementara tantangan utamanya adalah memastikan APBN tetap mampu mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan kredibilitas dan ruang fiskal pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News