KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang sebesar 60% terhadap PDB.

Di saat yang sama, pemerintah mendorong investasi swasta untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Komitmen tersebut disampaikan Suahasil dalam rangkaian agenda di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026), termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden World Bank Group Ajay Banga dan pembahasan mobilisasi investasi swasta di sektor kelapa sawit.

Dalam pertemuan dengan Ajay Banga, Suahasil menekankan bahwa kredibilitas fiskal menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. 

Baca Juga: Pasar Keuangan Menanti Konsistensi Menkeu Baru Jaga Disiplin Fiskal

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga disiplin anggaran sembari memastikan belanja negara mendukung prioritas pembangunan.

“Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas,” ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, penguatan usaha kecil dan menengah, serta hilirisasi sumber daya alam. 

Pemerintah juga mendorong pendalaman sektor keuangan dan penciptaan lapangan kerja dengan nilai tambah lebih tinggi.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah menilai perlu adanya pendekatan terpadu yang menggabungkan pendalaman pasar keuangan, perluasan inklusi keuangan, dan stabilitas ekonomi.

World Bank Group menyambut baik agenda pembangunan Indonesia. Dukungan yang dibahas mencakup bantuan teknis untuk memperdalam pasar modal domestik serta pengembangan hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah pengolahan dapat dinikmati di dalam negeri.

Selain menjaga kredibilitas fiskal, Suahasil mendorong mobilisasi modal swasta untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, memperkuat industri hilir, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, ia menekankan bahwa investasi sawit tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. 

Baca Juga: Harga TBS Sawit Anjlok hingga Rp 1.500 per Kg, Petani Mulai Panik

Pendanaan juga perlu menjangkau seluruh rantai nilai industri, termasuk memperluas akses pekebun rakyat terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan.

Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan sekitar 41% di antaranya dikelola pekebun rakyat. 

Kondisi ini membuat peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada menjadi salah satu prioritas, sehingga pendapatan pekebun dapat meningkat tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.

Pemerintah juga mendorong keberlanjutan sebagai daya tarik investasi dan memperkuat peran lembaga pembiayaan pembangunan. 

Dalam skema tersebut, pekebun rakyat perlu menjadi bagian integral dari model bisnis industri sawit.

Untuk menarik investasi, pemerintah dapat menggunakan instrumen berbagi risiko (risk sharing), bantuan teknis, dan penyiapan proyek. Dukungan ini dapat diarahkan untuk peremajaan kebun rakyat, penguatan ketertelusuran rantai pasok (traceability), serta pengembangan industri hilir.

Pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, dan biomaterial juga menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah. 

Baca Juga: Lemahnya Integrasi Industri dari Hulu hingga Hilir Bayangi Sektor Manufaktur

Di sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan bahan bakar berbasis sawit dan pertanian, termasuk implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), serta bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline).

Di sisi lingkungan, Suahasil menegaskan bahwa pengembangan industri sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan kawasan hutan. 

Penegakan hukum yang kredibel diperlukan untuk memastikan kegiatan perkebunan sesuai ketentuan dan menjaga keberlanjutan industri dalam jangka panjang.

Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Menurut Suahasil, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan sekaligus memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia.

“Pembangunan dan keberlanjutan dapat saling memperkuat,” kata Suahasil.

Dalam agenda lainnya, Suahasil menyampaikan pandangan positif terhadap prospek ekonomi ASEAN di tengah dinamika perekonomian global. 

Baca Juga: Ciputra Life Ungkap Peluang Kenaikan Hasil Investasi Masih Terbuka hingga Akhir Tahun

Ia menilai kawasan ini memiliki modal pertumbuhan berupa kebijakan pembangunan yang sehat, sumber daya alam, dan upaya mendorong investasi swasta.

Bagi Indonesia, agenda hilirisasi dan mobilisasi pendanaan swasta menjadi bagian dari prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, struktur penduduk ASEAN yang relatif muda dan tingkat pendapatan yang terus tumbuh dinilai dapat mendukung prospek ekonomi kawasan ke depan.

Sumber: Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/10/14/061000026/bertemu-bos-bank-dunia-menkeu-suahasil-tegaskan-komitmen-jaga-defisit-apbn-3?page=all#page2.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News