KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pembiayaan utang pada tahun 2023 akan terus dikendalikan melalui pengendalian defisit sejalan efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) komitmen belanja berkualitas dan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Suahasil Nazara menyebut, pada tahun 2023 Kementerian Keuangan merencanakan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui utang sekitar Rp 562,6 hingga Rp 596,7 triliun.

“Tahun depan kita kurangi ke Rp 562,6 triliun sampai Rp 596,7 triliun. Pembiayaan anggaran kita arahkan terus untuk turun. Kata lainnya, utang kita arahkan untuk terus turun.” ujar Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (21/4).

NHM Sukses Laksanakan Audit Surveillance ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Baca Juga: Lelang Sukuk Tambahan, Pemerintah Serap Rp 1,24 Triliun

Penurunan pembiayaan utang ini bermakna APBN akan mulai dikonsolidasikan. Dimana pengeluaran pembangunan, kementerian/lembaga dan TKDD harus dikendalikan. Apalagi hal ini juga sejalan dengan implementasi UU perpajakan yang baru dan UU HKPD.

“Bukan dalam pengertian dikurangi, tetapi kita buat supaya lebih efisien dan efektif,” katanya.

Suahasil juga mengatakan bahwa pendanaan pembangunan juga mengundang peran swasta, BLU hingga SWF untuk sama-sama meningkatkan investasi di perekonomian di dalam negeri.

“APBN-nya kita kurangi, kita konsolidasikan tanpa mengurangi belanja dan kemudian APBN-nya bisa siap sedia lagi untuk menanggulangi fleksibel pembangunan kita,” tandasnya.

Baca Juga: Kontribusi Belanja Negara Terhadap PDB di Kuartal I 2022 Masih Kecil

Seperti diketahui, pembiayaan anggaran tahun 2020 hingga 2022 meningkat sebagai konsekuensi kebijakan extraordinary di masa pandemi. Seperti pada tahun 2020 pemerintah tambah utang Rp1.193,3 triliun atau naik 196,8% dari tahun 2019 sebesar Rp 402,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News