JAKARTA. Besarnya dana untuk pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) membuat pemerintah harus merangkul pihak swasta. Problemnya, iklim investasi dan politik yang tidak kondusif dikhawatirkan membuat swasta enggan mendukungnya.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Universitas Indonesia sekaligus anggota Komite Ekonomi Nasional Ninasapti Triaswati di Jakarta, Jumat (14/10)

"Kita butuh dana Rp 4.000 triliun untuk MP3EI, sedangkan APBN kita hanya Rp 1.400 triliun, itu pun tidak semuanya bisa dialokasikan untuk investasi. Karena itu peranan swasta mutlak diperlukan " ujar Ninasapti.

Masalahnya, ujar Ninasapti, ada beberapa kendala yang membuat swasta ragu untuk berbagi. Misalnya soal payung hukum MP3EI yang belum kunjung selesai akibat tarik menarik di DPR.

"Padahal pihak swasta perlu kepastian secara cepat soal ini. Mereka misalnya perlu untuk membebaskan lahan sedini mungkin," terang Ninasapti.

Selain itu harus juga diperhitungkan masalah potensi krisis global yang bisa berdampak ke Indonesia. Menurutnya hal tersebut bisa membuat pihak swasta berpikir dua kali untuk mendukung MP3EI.

"Walau fundamen ekonomi kita masih cukup kuat, kita tetap harus waspada. Jika dampak krisis masuk ke Indonesia, pihak swasta pasti terkena. Karena itu komite MP3EI harus pikirkan masalah ini juga," ujar Ninasapti.

Karena itu, Nina mengharapkan pemerintah bisa memberikan kestabilan politik maupun ekonomi untuk tetap bisa menarik partisipasi swasta. "Kuncinya ada di kestabilan politik dan ekonomi. Pemerintah harus bisa menjaminnya," tukas Ninasapti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.