JAKARTA. Risiko membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam APBNP 2011 tampaknya akan menjadi kenyataan. Pasalnya, konsumsi BBM terus meningkat dan pengendalian BBM belum terlihat dampaknya. Akibatnya, pemerintah harus mengucurkan dana ekstra untuk untuk menambal pembengkakan konsumsi BBM ini.Seperti diketahui, dalam APBNP 2011, pemerintah telah mematok volume konsumsi BBM sebanyak 40,4 juta kilo liter, naik dari alokasi volume konsumsi BBM dalam APBN 2011 yang sebesar 38,6 juta kilo liter. Sementara itu, Pertamina menyatakan hingga 31 Agustus 2011 realisasi penyaluran BBM bersubsidi sudah mencapai 27,2 juta kilo liter (67,5%) dari alokasi APBNP 2011. Nah, hingga akhir tahun ini, volume BBM subsidi diperkirakan bisa membengkak hingga 42 juta kilo liter. Pengamat ekonomi ECONIT, Hendri Saparini, mengatakan, alternatif yang bisa dilakukan untuk menambal pembengkakan subsidi BBM adalah dengan merealokasi anggaran yang tidak terserap dengan baik. "Ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk merealokasi anggaran yang tidak mencapai target atau realisasinya rendah," ujarnya Senin (12/9).Asal tahu saja, hingga Agustus lalu, realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah masih sangat minim. Realisasi anggaran belanja hanya sekitar 26,9% dari total pagu APBNP 2011.Realokasi anggaran merupakan cara yang paling sederhana untuk dilakukan. Pasalnya, dengan sisa waktu pelaksanaan APBNP 2011 yang tinggal tiga bulan lagi, tidak akan efektif jika pemerintah melakukan koreksi atau revisi anggaran. "Kalau kepentingannya hanya sekadar anggaran (untuk menambal) subsidi BBM, menurut saya kesepakatan untuk realokasi anggaran itu jauh lebih tepat," jelas Hendri.Meski potensi realokasi anggaran untuk menambal subsidi itu ada, tapi tetap harus ada pembahasan dari pemerintah dan membutuhkan kesepakatan di tingkat DPR mengenai pos anggaran yang bisa dikurangi atau ditambah. "Sebab, pemerintah yang mengetahui mana pos anggaran yang bisa direalokasikan untuk menambal subsidi BBM," ujarnya. Pengamat ekonomi UGM Anggito Abimanyu juga mengatakan selama ini pemberian subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Karenanya, perlu ada penataan ulang sistem penyaluran subsidi BBM. Hendri menambahkan, sebenarnya selama ini penggelembungan subsidi BBM ini disebabkan adanya pembengkakan konsumsi di sektor hilir (konsumen pribadi). Pembengkakan konsumsi BBM subsidi ini juga disebabkan karena pemerintah tidak memperhatikan sistem transportasi publik. "Transportasi publik sudah hilang, yang digantikan dengan transportasi pribadi. Ini tentu akan meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi," kata Hendri.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Subsidi BBM bengkak, Pemerintah bisa realokasi anggaran yang tak terserap
JAKARTA. Risiko membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam APBNP 2011 tampaknya akan menjadi kenyataan. Pasalnya, konsumsi BBM terus meningkat dan pengendalian BBM belum terlihat dampaknya. Akibatnya, pemerintah harus mengucurkan dana ekstra untuk untuk menambal pembengkakan konsumsi BBM ini.Seperti diketahui, dalam APBNP 2011, pemerintah telah mematok volume konsumsi BBM sebanyak 40,4 juta kilo liter, naik dari alokasi volume konsumsi BBM dalam APBN 2011 yang sebesar 38,6 juta kilo liter. Sementara itu, Pertamina menyatakan hingga 31 Agustus 2011 realisasi penyaluran BBM bersubsidi sudah mencapai 27,2 juta kilo liter (67,5%) dari alokasi APBNP 2011. Nah, hingga akhir tahun ini, volume BBM subsidi diperkirakan bisa membengkak hingga 42 juta kilo liter. Pengamat ekonomi ECONIT, Hendri Saparini, mengatakan, alternatif yang bisa dilakukan untuk menambal pembengkakan subsidi BBM adalah dengan merealokasi anggaran yang tidak terserap dengan baik. "Ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk merealokasi anggaran yang tidak mencapai target atau realisasinya rendah," ujarnya Senin (12/9).Asal tahu saja, hingga Agustus lalu, realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah masih sangat minim. Realisasi anggaran belanja hanya sekitar 26,9% dari total pagu APBNP 2011.Realokasi anggaran merupakan cara yang paling sederhana untuk dilakukan. Pasalnya, dengan sisa waktu pelaksanaan APBNP 2011 yang tinggal tiga bulan lagi, tidak akan efektif jika pemerintah melakukan koreksi atau revisi anggaran. "Kalau kepentingannya hanya sekadar anggaran (untuk menambal) subsidi BBM, menurut saya kesepakatan untuk realokasi anggaran itu jauh lebih tepat," jelas Hendri.Meski potensi realokasi anggaran untuk menambal subsidi itu ada, tapi tetap harus ada pembahasan dari pemerintah dan membutuhkan kesepakatan di tingkat DPR mengenai pos anggaran yang bisa dikurangi atau ditambah. "Sebab, pemerintah yang mengetahui mana pos anggaran yang bisa direalokasikan untuk menambal subsidi BBM," ujarnya. Pengamat ekonomi UGM Anggito Abimanyu juga mengatakan selama ini pemberian subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Karenanya, perlu ada penataan ulang sistem penyaluran subsidi BBM. Hendri menambahkan, sebenarnya selama ini penggelembungan subsidi BBM ini disebabkan adanya pembengkakan konsumsi di sektor hilir (konsumen pribadi). Pembengkakan konsumsi BBM subsidi ini juga disebabkan karena pemerintah tidak memperhatikan sistem transportasi publik. "Transportasi publik sudah hilang, yang digantikan dengan transportasi pribadi. Ini tentu akan meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi," kata Hendri.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
