JAKARTA. Pemerintahan baru perlu mengatasi dua persoalan yang selalu menghambat ekonomi Indonesia untuk bertumbuh lebih baik. Dua persoalan tersebut adalah tingginya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan rendahnya penerimaan pajak. Kepala Ekonom BII Juniman mengatakan persoalan fiskal yang selalu mendera adalah subsidi BBM dan pajak. "Dua hal ini harus di address pemerintahan baru nanti," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (12/8). Apabila dua permasalahan tersebut diperbaiki maka ruang fiskal pemerintahan baru akan besar. Kalau dua hal itu tidak bisa dilakukan sekaligus, maka hendaknya memilih salah satu. Untuk subsidi BBM, hendaknya pemerintah menaikkan harga BBM. Apabila kenaikan BBM dilakukan antara Rp 1.500-Rp 2.000 per liter maka akan memberikan ruang fiskal sekitar Rp 150 triliun. Anggaran Rp 150 triliun tersebut dapat digunakan untuk mendorong perekonomian, baik membangun infrastruktur, perbaiki fasilitas pendidikan ataupun meningkatkan wajib belajar hingga 12 tahun. Menurutnya, opsi pemerintah melakukan pembatasan subsidi solar seperti sekarang ini tidak efektif. "Kalau batasi di jalan tol, maka konsumsi di luar jalan tol akan bengkak," tandasnya. Untuk pajak sendiri, pemerintah perlu mengurangi kebocoran pajak yang terjadi. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak perlu dilakukan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Subsidi BBM dan pajak, jadi PR pemerintahan baru
JAKARTA. Pemerintahan baru perlu mengatasi dua persoalan yang selalu menghambat ekonomi Indonesia untuk bertumbuh lebih baik. Dua persoalan tersebut adalah tingginya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan rendahnya penerimaan pajak. Kepala Ekonom BII Juniman mengatakan persoalan fiskal yang selalu mendera adalah subsidi BBM dan pajak. "Dua hal ini harus di address pemerintahan baru nanti," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (12/8). Apabila dua permasalahan tersebut diperbaiki maka ruang fiskal pemerintahan baru akan besar. Kalau dua hal itu tidak bisa dilakukan sekaligus, maka hendaknya memilih salah satu. Untuk subsidi BBM, hendaknya pemerintah menaikkan harga BBM. Apabila kenaikan BBM dilakukan antara Rp 1.500-Rp 2.000 per liter maka akan memberikan ruang fiskal sekitar Rp 150 triliun. Anggaran Rp 150 triliun tersebut dapat digunakan untuk mendorong perekonomian, baik membangun infrastruktur, perbaiki fasilitas pendidikan ataupun meningkatkan wajib belajar hingga 12 tahun. Menurutnya, opsi pemerintah melakukan pembatasan subsidi solar seperti sekarang ini tidak efektif. "Kalau batasi di jalan tol, maka konsumsi di luar jalan tol akan bengkak," tandasnya. Untuk pajak sendiri, pemerintah perlu mengurangi kebocoran pajak yang terjadi. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak perlu dilakukan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
