JAKARTA. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memutuskan pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan. Tetapi, tidak seperti usulan pemerintah.

Pemangkasan subsidi BBM jenis solar hanya diputuskan sebesar Rp 500 per liter, dari Rp 1.000 per liter dalam APBN 2016. Sebelumnya, pemerintah usul subsidi jadi tinggal Rp 350 per liter. DPR memutuskan ini dalam rapat internal komisi VII tanpa kehadiran pemerintah.

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pihaknya terpaksa memutuskan sendiri karena pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selalu berhalangan hadir mengikuti pembahasan. "Kita dikejar waktu, karena Badan Anggaran sudah menunggu keputusan kami," kata Gus Irawan, Selasa (14/6) di Jakarta.

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

Selain itu komisi VII juga memutuskan untuk subsidi listrik tetap sebesar Rp 38,9 triliun, sama dengan yang tertera dalam APBN 2016. Rencananya, pembahasan asumsi makro akan dibahas oleh Banggar, hari Rabu (15/6) besok.

Menteri ESDM Sudirman Said tidak keberatan dengan keputusan Komisi VII itu. Ia menilai, meski diputuskan dalam rapat internal, hasil tersebut sudah mengakomodir keinginan pemerintah. Sebab, meskipun dalam beberapa kali rapat kerja pemerintah sudah menyampaikan pertimbangannya, meskipun tanpa kehadiran dirinya.

Rencana pemnagkasan anggaran subsidi energi itu bisa dipastikan akan berdampak pada daya beli masyarakat. Karena pemangkasan subsidi BBM akan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok masyarakat, dan efeknya akan sangat cepat.

Namun, ternyata pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak seandainya daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan harga BBM. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya tidak bisa menyiapkan program bantalan sosial tambahan.

Ia beralasan, anggaran di Kementeriannya saja, saat ini mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,85 triliun. "Akibat pemangkasan ini sejumlah prgram sosial juga akan dipangkas," katanya, Selasa (14/6).

Namun demikian Ia berharap dengan anggaran yang sangat terbatas, pihaknya bisa mengoptimalkan. Ia akan memastikan setiap program seperti bantuan tunai langsung dan bantuan lainnya bisa tepat sasaran.

Sementara itu Direktur Institut for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Srihartati mengaatakan, pemangkasan anggaran subsidi energi harus dialihkan kepada program yang lebih tepat sasaran. Sehingga, jika ada kenaikan harga BBM masyarakat bisa mendapatkan bantalan dengan kemudahan dalam bidang yang lain.

Ia mengakui, bahwa ditengah kondisi ekonomi saat ini, sulit bagi pemerintah untuk menghindari pemangkasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News