KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang bakal memperketat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan mengacu pada jenis kendaraan. Langkah pembatasan ini digadang-gadang bakal menyasar masyarakat kategori desil 10 atau kelompok mampu.

Saleh menilai, seluruh langkah pengendalian konsumsi BBM subsidi maupun kompensasi pada dasarnya wajib direncanakan secara matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif. 

"Semua upaya untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi dan kompensasi perlu direncanakan dengan baik sehingga efektif termasuk sosialisasi dengan waktu yang cukup," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (23/8/2026).

Dari sisi teknis, lanjut Saleh, infrastruktur pendataan konsumen yang ada saat ini dinilai sudah cukup siap untuk mendukung kebijakan pembatasan tersebut. Sistem pencatatan data milik Badan Usaha (BU) dinilai bisa langsung disesuaikan dengan kriteria pembatasan baru yang nantinya bakal ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Purbaya: Desil 10 Tak Boleh Beli BBM Subsidi, Anggaran Bisa Hemat 10%

"Saat ini saya kira sistem pencatatan data konsumen di My Pertamina atau sistem yang dimiliki BU lainnya seperti AKR sudah bisa disesuaikan jika misalnya yang berhak mendapatkan bbm subsidi atau kompensasi berdasarkan kapasitas mesin atau berdasarkan NIK jika masuk ke desil tertentu," terangnya.

Saleh menuturkan, opsi skema yang akan diambil nantinya sangat bergantung pada besaran target pengendalian anggaran subsidi yang dibidik pemerintah. Penetapan kriteria tersebut akan menjadi penentu tingkat efektivitas penekanan konsumsi BBM subsidi pada sisa tahun berjalan hingga melangkah ke skema yang lebih luas tahun depan.

"Pilihannya akan ditentukan seberapa besar pengendalian subsidi yang ditargetkan pemerintah pada sisa tahun ini menuju pengendalian subsidi yang lebih luas di tahun depan," tuturnya.

Baca Juga: DEN Soroti Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi hingga LPG 3 Kg Masyarakat Mampu

Lebih lanjut, Saleh mendorong agar pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM subsidi ini dapat segera direalisasikan pada tahun ini tanpa perlu menundanya lagi. Langkah percepatan ini dinilai penting agar alokasi dana efisiensi anggaran subsidi BBM bisa langsung dialihkan untuk membiayai berbagai program energi yang jauh lebih produktif.

"Menurut saya apapun pilihannya dan berapapun targetnya sebaiknya sudah dimulai tahun ini agar penghematan subsidi BBM bisa dialihkan ke program-program sektor energi yang lebih produktif misalnya perbaikan kualitas dan jangkauan transportasi publik dan peningkatan kualitas BBM yang beredar," pungkasnya.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Larangan Pertalite untuk Desil 9 & 10, Ini Cara Ubah Desil

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News