KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 272,95 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, atau membengkak 20,1% dibandingkan proyeksi tahun ini. Dewan Energi Nasional (DEN) menilai stabilitas kondisi geopolitik global menjadi acuan agar harga energi dunia tidak semakin bergejolak dan melambungkan beban anggaran negara. Anggota DEN, Saleh Abdurrahman berharap kondisi geopolitik global bakal lebih stabil pada tahun depan. Menurutnya, ini agar harga energi relatif terkendali.
"Kita berharap bahwa kondisi geopolitik global akan lebih stabil di tahun depan sehingga harga energi relatif stabil, tidak terjadi peningkatan harga minyak mentah, BBM dan LPG yang akan menaikkan subsidi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Bahlil Wanti-Wanti Subsidi Energi Bengkak Selain faktor eksternal, Saleh menekankan, program subsidi tepat sasaran harus sudah memiliki arah serta strategi implementasi yang jelas. Dia bilang, kejelasan waktu pelaksanaan untuk regulasi BBM dan LPG ini sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam menekan lonjakan anggaran subsidi yang melonjak signifikan pada tahun mendatang. "Keputusan terkait kebijakan subsidi di antaranya revisi Perpres 191 tahun 2014 atau kebijakan baru subsidi tepat harus sudah jelas di tahun ini sehingga bisa melewati proses sosialisasi dan transisi di 2026 menuju penerapan yg lebih luas di 2027," jelasnya. Dari sisi kesiapan infrastruktur, Saleh menyebut pihak penyalur utama energi nasional sebenarnya sudah berada dalam posisi siap melayani. Untuk BBM, kata dia, Pertamina sudah siap mengikuti keputusan pemerintah, baik jika nantinya mekanisme penyaluran menggunakan skema berbasis desil ekonomi masyarakat maupun berdasarkan kriteria spesifik kendaraan bermotor.
Baca Juga: Anggota Komisi XII Dukung Eksplorasi 118 Blok Migas Baru, Dorong Ketahanan Energi Di sisi lain, Saleh menuturkan, integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pengawasan lapangan juga penting untuk menahan lonjakan subsidi LPG 3 kg. "Pemanfaatan NIK yang diintegrasikan dengan data sosial ekonomi nasional perlu disertai pembinaan dan kontrol ketat di tingkat pangkalan LPG sebagai ujung tombak penyaluran LPG," tuturnya.
Lebih lanjut, Saleh menambahkan, guna memastikan distribusi di tingkat bawah berjalan optimal, pemerintah diminta menyusun regulasi pendukung yang lebih adil bagi para agen.
Baca Juga: Subsidi Energi Dinilai Salah Sasaran, MPR Dorong Reformasi Penyaluran "Harus ada kriteria yang lebih jelas bagi pemilik pangkalan LPG termasuk alokasi jumlah tabung minimal per bulan dan keuntungannya yang wajar sehingga mereka bisa lebih berperan aktif dalam mendukung subsidi tepat," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
