KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban fiskal negara akibat subsidi energi terus menunjukkan tren peningkatan di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal serius bagi ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengibaratkan, pengelolaan subsidi BBM saat ini layaknya pemerintah menuangkan air ke dalam tangki besar yang bocor. Air tersebut digambarkan sebagai uang negara yang tujuannya mulia agar masyarakat tidak kehausan energi.

"Namun karena tangkinya bocor, sebagian air mengalir ke pihak yang tidak paling membutuhkan. Mobil pribadi kelompok menengah atas tetap bisa menikmati harga BBM subsidi. Pelangsir dan pengecer tidak resmi bisa mengambil keuntungan dari selisih harga," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2029).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: ST016 Tawarkan Imbal Hasil hingga 6,25%, Jadi Incaran di Tengah Gejolak Pasar?

Achmad menilai, menambah anggaran subsidi bukan solusi terbaik jika lubang kebocoran tidak segera diperbaiki. Kebocoran tersebut mencakup desain subsidi berbasis barang, distribusi kuota yang kurang transparan, pengawasan konsumsi yang lemah, hingga komunikasi publik yang sering terlambat.

Achmad mengungkapkan, realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Maret 2026 telah mencapai sekitar Rp 118,7 triliun atau 26,6% dari pagu APBN 2026. Angka tersebut terdiri dari kompensasi sebesar Rp 66,5 triliun dan subsidi Rp 52,5 triliun.

"Ini bukan angka kecil. Ini sinyal bahwa energi bukan lagi sekadar isu harga di pompa bensin, tetapi persoalan ketahanan fiskal negara," tegasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, keluhan masyarakat mengenai sulitnya menemukan Pertalite di lapangan memicu krisis kepercayaan. Hal ini diperparah dengan adanya 13 SPBU Pertamina yang beralih menjadi SPBU Signature per 1 Mei 2026, yang berimbas pada penghentian penjualan BBM subsidi di titik tersebut.

Achmad mencontohkan, kejadian panic buying di Palangka Raya sebagai dampak dari minimnya kepastian informasi bagi publik.

"Publik tidak hanya membutuhkan stok, tetapi juga kepastian. Tanpa transparansi, antrean akan berubah menjadi kepanikan, dan kepanikan akan memperburuk distribusi," jelasnya.

Tekanan kian nyata mengingat kuota Pertalite 2026 dipatok sebesar 29,27 juta kiloliter (kl), turun 6,28% dibanding kuota 2025 yang sebesar 31,23 juta kl. Demikian pula kuota solar subsidi yang turun 1,32% menjadi 18,64 juta kl. 

Achmad mewanti-wanti bahwa penurunan kuota nasional bisa memicu kelangkaan lokal jika distribusi tidak sesuai pola konsumsi riil.

Baca Juga: Kemnaker: PHK Capai 10.000 Pekerja pada Kuartal I 2026, Sektor Padat Karya Dominan

"Inilah kesalahan umum dalam kebijakan energi: negara sering menghitung subsidi dari atas, sementara masyarakat merasakan dampaknya dari bawah. Dua bahasa ini harus dipertemukan melalui kebijakan yang lebih presisi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News