KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik menyoroti alokasi subsidi energi sebesar Rp 261,5 triliun dalam APBN 2027. Menurutnya, pemerintah konsisten menjaga keterjangkauan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat luas.

Dari total subsidi tersebut, sekitar Rp 131,39 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram, sementara subsidi listrik mencapai Rp 130,11 triliun. Anggaran subsidi energi ini tercatat mengalami penurunan sekitar Rp 11,44 triliun jika dibandingkan dengan alokasi yang telah dirancang sebelumnya.

"Subsidi energi Rp 261,5 triliun bukan angka yang kecil. Ini menunjukkan pemerintah tetap memberikan perhatian besar untuk melindungi masyarakat. Sekarang yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Kebutuhan Valas di Akhir Tahun Berkurang, Tekanan Rupiah Bisa Mereda

Dalam APBN 2027, volume BBM bersubsidi ditetapkan 19,56 juta kiloliter (Kl), terdiri atas 19 juta kl solar dan 561 ribu kl minyak tanah. Sementara itu, volume LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton, dengan besaran subsidi tetap untuk solar sebesar Rp 1.000 per liter.

Dia bilang, penyesuaian anggaran dan volume subsidi harus dibarengi dengan perbaikan data penerima serta pengawasan ketat di lapangan. Menurutnya, langkah efisiensi subsidi jangan sampai mengurangi hak masyarakat miskin, melainkan harus fokus mengurangi kebocoran dan penyaluran yang salah sasaran.

"Prinsipnya sederhana. Masyarakat yang memang berhak jangan sampai kesulitan mendapatkan BBM, LPG 3 kilogram maupun listrik bersubsidi. Sebaliknya, masyarakat yang mampu jangan mengambil bagian subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan," terangnya.

Baca Juga: Pemerintah Janjikan Sederet Insentif Pajak di 2026, Ini Daftarnya

Lebih lanjut, Jamaludin menambahkan, pentingnya penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memperkuat basis data penerima subsidi.

"Masyarakat yang membutuhkan tetap kita lindungi, sementara produksi dan sumber energi dalam negeri terus kita perkuat. Dengan begitu ketahanan energi nasional semakin kuat, subsidi semakin tepat sasaran, dan manfaat APBN semakin besar dirasakan rakyat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News