Subsidi Energi Dinilai Salah Sasaran, MPR Dorong Reformasi Penyaluran



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyoroti tingginya selisih antara harga jual eceran komoditas energi bersubsidi dengan harga keekonomian-nya yang riil di pasar saat ini.

Eddy menjelaskan bahwa tingginya nilai subsidi energi terlihat jelas pada komoditas seperti biosolar, pertalite, hingga tabung gas LPG 3 kilogram (kg). 

"Kalau kita lihat hari ini, subsidi kita besar sekali memang. Di antaranya yang besar itu ada di subsidi untuk biosolar, LPG termasuk juga pertalite," ujarnya dalam acara Kompas.com Talks Reformasi Subsidi Energi, Selasa (21/7/2026).


Eddy memerinci, harga BBM Biosolar subsidi saat ini dibanderol sebesar Rp 6.800 per liter, sementara harga keekonomian biosolar sebesar Rp 11.950 per liter.

Baca Juga: Menteri ESDM Minta Tambahan Anggaran Subsidi Energi, Ini Respons Kemenkeu

Dia melanjutkan, kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi pada produk BBM jenis pertalite serta pasokan gas LPG 3 kg yang dikonsumsi masyarakat luas. 

"Hari ini pertalite kita beli di seluruh Indonesia itu Rp 10.000 (per liter). Harga keekonomian-nya Rp 16.100 per liter. LPG 3 kg yang kita beli, itu antara Rp 20.000-Rp 21.000. Harga keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada Rp 36.000 subsidi pemerintah di dalamnya," sebutnya.

Eddy menilai, besarnya nilai subsidi tersebut membutuhkan langkah penataan ulang yang terukur agar keuangan negara tetap terjaga dengan aman.

Oleh karena itu, ia memandang perlunya langkah reformasi kebijakan subsidi agar penyalurannya bisa berjalan lebih proporsional dan efektif. 

"Nah, oleh karena itu memang harus kita lihat. Saya mengistilahkannya perlu dilakukan right sizing dan right targeting dari subsidi yang kita berikan. Khususnya untuk sektor energi dan untuk sektor rumah tangga untuk kebutuhan memasak kita. Karena besarnya ada di sana," tegasnya.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Bahlil Wanti-Wanti Subsidi Energi Bengkak

Eddy mengungkapkan, skema penyaluran yang berlangsung saat ini membuat semua kelompok masyarakat dapat dengan bebas mengakses energi bersubsidi. 

Dia mencontohkan, peralihan konsumsi BBM masyarakat lantaran harga pertamax melambung ke pertalite, menjadi yang paling nyata. Dia menilai, semua bisa mengonsumsi pertalite sebab tidak ada pembatasan untuk pembeliannya.

Masalah ketidaktepatan sasaran tersebut juga terlihat pada komoditas LPG 3 kg serta penggunaan BBM biosolar di sektor industri.

"Hari ini LPG 3 kg itu yang beli relatif bebas. DEN mengatakan 63% dari subsidi energi kita salah sasaran," kata Eddy.

Ia menekankan bahwa reformasi subsidi energi bertujuan menyempurnakan mekanisme penyaluran agar benar-benar melindungi masyarakat rentan secara efisien.

Baca Juga: Imbas Perang Timur Tengah, Wakil Ketua MPR Sebut Subsidi Energi Kian Melambung

"Jadi kalau saya bilang subsidi itu sebagai right sizing dan right targeting, ini reformasi subsidi dalam hal ini, ini bukan untuk mengurangi perlindungan, sama sekali tidak. Ini adalah mengubah cara negara, melindungi warganya sehingga kelompok rentan tetap dilindungi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News