JAKARTA. Besaran subsidi energi dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal jika subsidi energi bisa dikurangi, maka pemerintah bisa memiliki peluang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistyaningsih mengatakan angka subsidi energi yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat peluang pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, "Jika subsidi ini bisa dialihkan ke pangan dan sebagian ke belanja modal, maka ekonomi bisa terdorong untuk tumbuh," jelasnya Kamis (18/10). Catatan saja, pada APBNP 2012 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 202,4 triliun. Akibat pembengkakan konsumsi dan kenaikan harga minyak, anggaran subsidi energi diperkirakan bakal membengkak menjadi Rp 305,9 triliun pada akhir tahun ini. Sementara itu, dalam APBN 2013 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 274,73 triliun. Rinciannya, anggaran subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,93 triliun. Lana menambahkan, selama ini kekhawatiran pemerintah yang terbesar untuk mengurangi subsidi energi adalah dampak inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal, menurut Lana inflasi terbesar berasal dari bahan pangan. "Kalau subsidi energi dikurangi, dan dialihkan sebagian untuk mengatasi gejolak pangan dengan meningkatkan ketersediaan pangan, itu bisa teratasi," katanya Kamis (18/10). Menurut Lana, inflasi akibat kenaikan harga BBM bisa diatasi dengan mengalihkan anggaran subsidi energi ke subsidi pangan. Dengan menaikkan subsidi pangan, Lana bilang pemerintah bisa mengatasi masalah inflasi sekaligus menjaga konsumsi dalam negeri. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pemerintah tidak bisa menanggung besaran subsidi BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. "Selain dari sisi kebijakan tidak tepat, dari sisi kesempatan yang akan hilang (opportunity cost) yang harus ditangggung akibat pengeluaran yang tidak efisien sangat besar, pada saat kita butuh sumber tambahan di tengah kondisi ekonomi global," jelasnya. Dengan kata lain, Mahendra bilang sebenarnya pemerintah memiliki peluang untuk mendapatkan sumber pertumbuhan tambahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi jika belanja subsidi energi bisa ditekan. Mahendra juga bilang, saat ini para pemangku kepentingan juga sudah mengerti jika ada opportunity cost yang cukup besar jika subsidi BBM tidak ditekan. Meski begitu, ia masih enggan membeberkan kebijakan subsidi BBM tahun depan lebih lanjut. "Kita lihat dari pergolakan harga pasar dan bagaimana implikasinya pada kesinambungan fiskal kita," ungkapnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Subsidi energi ditekan, pertumbuhan bisa terpacu
JAKARTA. Besaran subsidi energi dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal jika subsidi energi bisa dikurangi, maka pemerintah bisa memiliki peluang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistyaningsih mengatakan angka subsidi energi yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat peluang pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, "Jika subsidi ini bisa dialihkan ke pangan dan sebagian ke belanja modal, maka ekonomi bisa terdorong untuk tumbuh," jelasnya Kamis (18/10). Catatan saja, pada APBNP 2012 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 202,4 triliun. Akibat pembengkakan konsumsi dan kenaikan harga minyak, anggaran subsidi energi diperkirakan bakal membengkak menjadi Rp 305,9 triliun pada akhir tahun ini. Sementara itu, dalam APBN 2013 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 274,73 triliun. Rinciannya, anggaran subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,93 triliun. Lana menambahkan, selama ini kekhawatiran pemerintah yang terbesar untuk mengurangi subsidi energi adalah dampak inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal, menurut Lana inflasi terbesar berasal dari bahan pangan. "Kalau subsidi energi dikurangi, dan dialihkan sebagian untuk mengatasi gejolak pangan dengan meningkatkan ketersediaan pangan, itu bisa teratasi," katanya Kamis (18/10). Menurut Lana, inflasi akibat kenaikan harga BBM bisa diatasi dengan mengalihkan anggaran subsidi energi ke subsidi pangan. Dengan menaikkan subsidi pangan, Lana bilang pemerintah bisa mengatasi masalah inflasi sekaligus menjaga konsumsi dalam negeri. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pemerintah tidak bisa menanggung besaran subsidi BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. "Selain dari sisi kebijakan tidak tepat, dari sisi kesempatan yang akan hilang (opportunity cost) yang harus ditangggung akibat pengeluaran yang tidak efisien sangat besar, pada saat kita butuh sumber tambahan di tengah kondisi ekonomi global," jelasnya. Dengan kata lain, Mahendra bilang sebenarnya pemerintah memiliki peluang untuk mendapatkan sumber pertumbuhan tambahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi jika belanja subsidi energi bisa ditekan. Mahendra juga bilang, saat ini para pemangku kepentingan juga sudah mengerti jika ada opportunity cost yang cukup besar jika subsidi BBM tidak ditekan. Meski begitu, ia masih enggan membeberkan kebijakan subsidi BBM tahun depan lebih lanjut. "Kita lihat dari pergolakan harga pasar dan bagaimana implikasinya pada kesinambungan fiskal kita," ungkapnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
