KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta pacu percepatan program energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini penting untuk menekan potensi lonjakan beban subsidi dan kompensasi energi yang diperkirakan bisa menyentuh Rp 300 triliun di tahun 2026.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya mengungkapkan, percepatan EBT harus jadi prioritas untuk mengendalikan beban fiskal dan mengurangi ketergantungan impor. 

Menurutnya, proyeksi tingginya angka subsidi dari Kementerian ESDM tersebut perlu menjadi pijakan untuk segera melakukan diversifikasi energi nasional secara terukur dan berkelanjutan.

“Pengembangan EBT bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga kesehatan fiskal negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: Konsumsi LPG 3 Kg Diproyeksi Jebol, Subsidi Bisa Bengkak Rp7 Triliun

Bambang menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW dengan porsi EBT mencapai 61%. 

Menurutnya, kehadiran Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan pemerintah dapat mendorong porsi EBT meningkat hingga 70%, meski tetap memerlukan penyesuaian teknis pada struktur perencanaan sistem ketenagalistrikan nasional.

“Dengan hadirnya Program PLTS 100 GWp, tentu RUPTL mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu bukan hanya mengubah angka kapasitas, tetapi juga mencakup komposisi pembangkit, tahapan pembangunan, lokasi proyek, kebutuhan transmisi, kapasitas baterai, cadangan daya, serta kemampuan sistem menyerap tambahan pasokan tenaga surya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang menekankan agar pengembangan EBT tidak sekadar mengejar besarnya kapasitas terpasang semata di lapangan. Setiap proyek wajib dibarengi kajian teknis serta keekonomian yang matang, termasuk menghitung dampak terhadap biaya pokok penyediaan listrik agar tujuan efisiensi anggaran subsidi energi dapat tercapai.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendorong penguatan riset dan pengembangan guna meningkatkan efisiensi panel surya di iklim tropis serta teknologi penyimpanan daya. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, PLN, BUMN, dan pelaku industri sangat dibutuhkan untuk membangun peta jalan riset EBT yang terintegrasi.

Baca Juga: Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi Melonjak 44% di Semester I-2026, Capai Rp 233 T

“Kita perlu memastikan setiap investasi EBT menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan kapasitas industri di dalam negeri. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil dapat memperkuat kemandirian energi, mengurangi beban subsidi, serta menjadikan 

Indonesia sebagai pusat industri energi bersih,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi saat ini berada di kisaran Rp 400 triliun per tahun. Namun, pemerintah menghitung anggaran tersebut berisiko bertambah Rp 300 triliun apabila tekanan geopolitik terus berlanjut

Yuliot menuturkan, pihaknya sudah menghitung potensi beban akibat konflik geopolitik yang memanas terutama antara Amerika Serikat (AS) dan Iran serta Rusia dan Ukraina.

Menurutnya, ini perlu diantisipasi lewat peningkatan dan percepatan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Kementerian ESDM sudah menghitung dampak kenaikan kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp 400 triliun bisa meningkat sekitar Rp 300 triliun," katanya di acara IndoEBTKE ConEx 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Pemerintah Didesak Buka-bukaan Soal Arah Reformasi Subsidi Energi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News