KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax berpotensi memicu pergeseran konsumsi masyarakat ke Pertalite yang masih mendapatkan subsidi pemerintah. 

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan konsekuensi fiskal dan distribusi energi apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufikurahman, mengatakan kelompok rumah tangga menengah menjadi segmen yang paling mungkin mengubah pola konsumsi bahan bakarnya setelah harga Pertamax naik. 

Menurutnya, sensitivitas terhadap biaya transportasi dapat mendorong sebagian pengguna beralih ke Pertalite yang lebih murah.

Meski demikian, Rizal mengingatkan pemerintah saat ini tidak menambah kuota Pertalite. Oleh karena itu, tantangan yang muncul tidak hanya terkait potensi peningkatan subsidi, tetapi juga tekanan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.

Baca Juga: Biaya Hidup Melonjak, Pemerintah Diminta Evaluasi PTKP

"Risiko utamanya bukan hanya pembengkakan volume bersubsidi, melainkan meningkatnya tekanan pada distribusi BBM bersubsidi dan potensi antrean atau kelangkaan di sejumlah daerah apabila pengawasan tidak diperketat," Ujar Rizal kepada KONTAN, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, apabila perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite terjadi dalam jumlah besar sementara kuota subsidi tetap dipertahankan, pemerintah akan menghadapi pilihan yang sama-sama tidak mudah.

Di satu sisi, mempertahankan kuota yang ada dapat membuat masyarakat kesulitan memperoleh Pertalite karena permintaan meningkat. Di sisi lain, apabila pemerintah memutuskan menambah volume penyaluran, maka beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak.

Menurut Rizal, ruang fiskal pemerintah untuk memperluas subsidi energi saat ini juga tidak terlalu longgar. Sebab, anggaran subsidi sebelumnya telah menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Mengingat postur subsidi energi sebelumnya sudah mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah, ruang fiskal untuk menambah subsidi menjadi semakin terbatas," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap fiskal tidak dapat dianggap sepele. Besar kecilnya risiko akan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Rizal mendorong pemerintah mempercepat berbagai langkah reformasi subsidi, termasuk pemanfaatan sistem digital dalam transaksi pembelian BBM, pembatasan kendaraan yang berhak mengakses Pertalite, serta transformasi skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat.

Baca Juga: Danantara Raup US$ 1,5 Miliar dari Obligasi Global, Permintaan Oversubscribed 3 Kali

"Tanpa langkah tersebut, kenaikan harga Pertamax justru dapat menggeser beban dari konsumen nonsubsidi ke APBN, sehingga tujuan efisiensi fiskal menjadi kurang optimal," imbuh Rizal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah belum melakukan perhitungan mengenai dampak fiskal yang mungkin timbul akibat perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Usai rapat kerja dengan DPR pada Kamis (11/6/2026), Purbaya mengatakan perhitungan mengenai potensi perubahan pola konsumsi BBM lebih tepat ditanyakan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil (Menteri ESDM) yang mengerti itu," kata Purbaya.

Meski belum memiliki estimasi jumlah konsumen yang akan beralih, Purbaya mengakui kemungkinan perpindahan tersebut tetap ada karena selisih harga antara Pertamax dan Pertalite. 

Namun, ia menilai tidak seluruh pengguna Pertamax akan otomatis beralih ke BBM bersubsidi.

Baca Juga: Pakar Soroti Tata Kelola MBG, Usul Program Dihentikan Sementara

Menurutnya, sebagian konsumen tetap akan menggunakan Pertamax karena mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan yang memang dirancang menggunakan bahan bakar dengan angka oktan lebih tinggi.

"Kan harusnya enggak semuanya pindah? Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tau mobilnya cocok untuk Pertamax," imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News