KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Sejumlah kalangan menilai pemberian subsidi harga kendaraan listrik kepada konsumen merupakan strategi holistik yang mampu mengurai tantangan untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih.

Bantuan pemberian potongan harga kendaraan listrik tersebut disampaikan langsung oleh kementerian terkait dalam jumpa pers pada Senin (6/3/2023) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan dengan terbitnya kebijakan yang berlaku efektif pada 20 Maret 2023 itu, pemerintah dan PT PLN (Persero) telah mengakselerasi rencana pemaksimalan energi listrik.

Baca Juga: Volta Resmi Dapat Insentif Subsidi Motor Listrik dari Pemerintah

"Kebijakan tersebut mampu mengurai tingginya harga kendaraan. Selain itu, pemerintah serta PLN sudah mengambil strategi holistik yang tepat terhadap pemanfaatan energi," katanya dalam keterangannya Selasa (7/3/2023).

Kendati demikian, Tulus meminta kepada pemerintah untuk menjamin kualitas produk hilir berupa sepeda motor listrik beserta baterainya.

"Ini untuk meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kendaraan tersebut juga harus mudah mengganti baterai," kata Tulus.

Tulus menambahkan, PLN mampu menangkap peluang dari kebijakan tersebut.

"Saya pikir untuk energi listrik yang dikelola PLN masih sangat cukup, bahkan surplus jadi justru sangat aman," kata Tulus.

Senada dengan Tulus, bahkan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan langkah tersebut memberikan staging yang tepat untuk kebijakan penurunan emisi karbon di Tanah Air.

Baca Juga: Simak Rekomendasi Saham Pilihan dari Ajaib Sekuritas Hari Ini (7/3), IHSG Melemah

"Subsidi diberikan kepada transportasi publik, lalu ke kendaraan bermotor," katanya.

Langkah tersebut, paparnya, juga berpotensi menyerap listrik PLN yang surplus.

"Tahun lalu, kita surplus 7 GW," kata Agus yang kini juga menjabat sebagai Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agus sebagai lulusan George Washington University AS mengimbau juga agar pemerintah terus mengevaluasi kebijakan tersebut. "Evaluasi perlu agar kebijakan tersebut tidak menambah kemacetan."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli