JAKARTA. Progam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dikabarkan akan berakhir pada penghujung November 2016 mendatang.

Menurut Direktur Utama PT Bank Tabungan Nasional (Persero) Tbk Maryono, sebenarnya kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari penyelesaikan administrasi, untuk menjamin keberlanjutan FLPP di tahun selanjutnya.

“Sebetulnya anggaran FLPP menyesuaikan anggaran tahun bersangkutan. Kalau anggaran 2016 ya berakhir 31 Desember 2016. Permasalahannya, kami harus menyelesaikan administrasi realisasi anggaran ini. Karena ketentuan dari pemerintah bahwa kalau dokumen-dokumen tidak bisa diselesaikan akhir tahun maka tidak bisa dicairkan,” kata Maryono dalam diskusi Forum Ekonomi Nusantara yang digelar Harian Kompas dengan tajuk "Mempercepat Pembangunan Rumah Sederhana", di Jakarta Rabu (26/10).

Apabila tidak bisa dicairkan, lanjut Maryono, maka anggaran tersebut juga tidak bisa diberikan pada tahun berikutnya, atau dengan kata lain hangus.

“Maka pemerintah memberikan waktu satu bulan, dipergunakan untuk penyelesaikan administasi baik dari sisi developer, perbankan, sampai Kementerian,” imbuh Maryono.

Kendati demikian, ia menambahkan, pada tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sendiri saat ini melakukan kemudahan percepatan administrasi untuk laporan program FLPP.

Maryono memperkirakan, dengan kemudahan ini maka proses administrasi kemungkinan akan bisa selesai hanya dalam waktu dua pekan.

“Jadi, mungkin akan diundur sampai tanggal 15 Desember 2016 (berakhirnya program FLPP). Tapi ini masih dalam kajian. Mungkin nanti Kementerian PU-Pera yang akan memberikan keputusan,” ucap Maryono.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mempertanyakan program FLPP yang kabarnya akan berakhir pada akhir November 2016. Kabar ini, kata Eddy, membuat para pengembang dilanda kegalauan. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia