KONTAN.CO.ID - Pemerintah segera menyalurkan bantuan kuota internet gratis ke siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Mengutip Kontan.co.id Selasa (15/9), Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam mengatakan, semua nomor ponsel yang didaftarkan sudah masuk sistem pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan data pokok pendidikan (Dapodik). Kuota yang diberikan adalah siswa 35 gigabyte (GB), guru 40 GB, mahasiswa 50 GB, dan dosen 50 GB setiap bulan. Total jenderal, bantuan kuota ini bernilai jumbo: Rp 9 triliun. Nizam menargetkan, bantuan kuota itu cair pekan ini. Tapi hingga Kamis (17/9) belum ada tanda-tanda kuota itu terdistribusi. Masih banyak hal mengganjal. Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, program ini harus tepat sasaran. Ia berharap ada kepastian penerima kuota, apakah semua siswa atau hanya yang tidak mampu. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji meminta ncalon penerima bantuan dipublikasikan agar banyak yang mengawasi. Program ini berpotensi tidak efektif jika penerima bantuan kuota ini tak tepat sasaran.
Subsidi Kuota
KONTAN.CO.ID - Pemerintah segera menyalurkan bantuan kuota internet gratis ke siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Mengutip Kontan.co.id Selasa (15/9), Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam mengatakan, semua nomor ponsel yang didaftarkan sudah masuk sistem pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan data pokok pendidikan (Dapodik). Kuota yang diberikan adalah siswa 35 gigabyte (GB), guru 40 GB, mahasiswa 50 GB, dan dosen 50 GB setiap bulan. Total jenderal, bantuan kuota ini bernilai jumbo: Rp 9 triliun. Nizam menargetkan, bantuan kuota itu cair pekan ini. Tapi hingga Kamis (17/9) belum ada tanda-tanda kuota itu terdistribusi. Masih banyak hal mengganjal. Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, program ini harus tepat sasaran. Ia berharap ada kepastian penerima kuota, apakah semua siswa atau hanya yang tidak mampu. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji meminta ncalon penerima bantuan dipublikasikan agar banyak yang mengawasi. Program ini berpotensi tidak efektif jika penerima bantuan kuota ini tak tepat sasaran.