KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan outlook subsidi listrik tahun 2025 berpotensi menembus Rp 90,32 triliun, atau lebih tinggi Rp 2,6 triliun dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 87,72 triliun

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu  mengatakan, kenaikan kebutuhan subsidi listrik tidak lepas dari volatilitas nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

"Nah ada hal yang mendasari, terutama yang kurs dan ICP ini sangat volatile yang tidak bisa kita kendalikan. Bapak-Ibu bisa melihat dari Rp 14.000 kemudian di Rp 15.000, Rp 16.000 dan seperti itu," kata Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (30/6).

NHM Terapkan Keberlanjutan, Bangun Area Nursery untuk Tanaman dan Satwa Endemik

Baca Juga: Tarif Listrik Juli-September Tetap, PLN Siap Jaga Pelayanan Listrik ke Pelanggan

Jisman menjelaskan, realisasi penyerapan subsidi listrik hingga Mei 2025 sudah mencapai Rp 35 triliun. Volume penjualan listrik juga meningkat, dari 71 TWh pada 2024 menjadi proyeksi 76,63 TWh tahun ini.

"Jadi ada penambahan penjualan, mungkin lebih baik ekonominya barangkali. Sehingga penggunaan listriknya juga bertambah,” jelas Jisman.

Lebih lanjut, Jisman menuturkan Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah strategi untuk pengendalian subsidi listrik. Pertama, efisiensi pembangkit listrik melalui pemeliharaan yang ketat agar konsumsi bahan bakar tidak boros.

Kedua, pengendalian harga gas untuk kelistrikan lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 7 per MMBTU untuk kebutuhan PLN.

Baca Juga: Tarif Listrik Juli-September 2025 Tidak Naik

Ketiga, penerapan ceiling price pembelian listrik dari produsen swasta atau independent power producer (IPP) mengacu pada regulasi yang ada. Keempat, penyusunan roadmap pengurangan susut jaringan distribusi listrik untuk menekan kerugian teknis di lapangan.

Kementerian ESDM juga tengah menyempurnakan sistem subsidi tepat sasaran melalui pemadanan data pelanggan listrik bersubsidi dengan data sosial ekonomi dari BPS. Langkah ini diklaim bisa menjaga beban fiskal di tengah lonjakan biaya energi yang tak terelakkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News