JAKARTA. Pemerintah akan mengurangi jumlah masyarakat yang mendapatkan subsidi listrik. Sebab, mulai tahun 2016, hanya 15,5 juta masyarakat miskin yang bakal menerima subsidi.

Subsidi itu akan disalurkan secara langsung berupa dana tunai. Hal itu berbeda dengan saat ini, di mana subsidi disalurkan dengan menetapkan tarif yang sudah dipotong subsidi.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Baasyir bilang, masyarakat miskin akan mendapatkan subsidi melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Karena, penerima KKS ini merupakan masyarakat miskin.

Selama ini, jumlah penerima subsidi listrik sebanyak 44 juta keluarga. "Namun, karena jumlah itu tidak sesuai dnegan jumlah masyarakat miskin, kita sesuaikan," ujar Sofyan, Selasa (30/6) di Kantor Wapres, Jakarta.

Anehnya, dalam anggaran subsidi listrik yang diajukan pemerintah ke komisi VII jumlahnya mencapai Rp 73 triliun. Jumlah ini lebih besar dari anggaran subsidi listrik di APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 66,15 triliun.

Padahal, jumlah penerima subsidi jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Terkait hal ini Sofyan berasalan, anggaran subsidi sebesar Rp 73 triliun dengan asumsi jumlah penerima 44 juta keluarga, bukan 15,5 juta.

Ia bilang, jumlah subsidi yang diusulkan akan mengikuti jumlah penerima, jadi ada kemungkinan berubah. Apalagi, pembahasan APBN 2016 masih berlangsung.

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan skema pemberian subsidi ini memang sesuai dengan roadmap pemerintah di bidang energi. Ke depan, pemerintah ingin memberlakukan kebijakan single price untuk harga energi seperti listrik dan elpiji.

Skema ini dianggap tepat untuk membantu masyarakat miskin, karena subsidi sudah pasti akan diterima oleh yang berhak, bukan orang mampu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie