JAKARTA. Wacana pemerintah untuk menggabungkan penyaluran subsidi listrik dengan program keluarga harapan (PKH) sepertinya harus dikaji lebih mendalam. Pasalnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menilai penyaluran subsidi listrik akan lebih efektif bila diberikan dengan kartu tersendiri dan dipantau oleh PLN.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, berdasarkan evaluasi PLN, selama ini subsidi listrik banyak yang tidak tepat sasaran. Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan subsidi hanya sekitar 15,7 juta keluarga sasaran.

Tapi kini, jumlah penerima subsidi listrik mencapai 45 juta keluarga. "Kalau 46 juta itu artinya 190 juta jiwa, apa iya 80% rakyat Indonesia harus disubsidi listriknya?" kata Sofyan, akhir pekan lalu.

Nah, dengan penyaluran subsidi listrik lewat kartu tersendiri, Sofyan yakin subsidi listrik akan lebih tepat sasaran. Sebab, PLN bisa memantau dari data pelanggan. "Di dalam data, ada nomor KTP, didatangi setiap bulan, kami ambil rekening listriknya. Jadi tak mungkin salah," ujarnya.

Sekretaris TNP2K Bambang Widiyanto menyatakan, agar subsidi lebih tepat sasaran, kini pemerintah tengah menyisir rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik. Caranya, TNP2K akan mengambil 40% masyarakat yang termiskin. "Kalau tidak masuk dalam daftar 40% termiskin, tidak boleh menerima subsidi listrik," katanya.

Catatan saja, pemerintah berencana menggabungkan penyaluran subsidi energi, yakni untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg), ke program keluarga harapan (PKH). Tujuannya agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo bilang, berdasarkan evaluasi pemerintah banyak penerima subsidi listrik golongan pelanggan 900 VA yang justru berasal dari keluarga mampu dan tidak berhak menerima subsidi. "Ini harus diperbaiki, supaya tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini