Subsidi tepat sasaran ala pemerintah



JAKARTA. Untuk memperbaiki kualitas belanja negara, tahun depan Pemerintah berjanji mengalokasikan subsidi lebih tepat sasaran. Salah satunya melanjutkan skema bantuan sosial (bansos).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan bansos lebih tepat sasaran karena langsung menargetkan keluarga harapan sebagai penerima subsidi. Maka, program bansos yang lebih tepat sasaran bakal berlanjut tahun depan.

Hanya saja, pemerintah tak bisa memperbesar sasarannya. "Karena subsidi energi sudah terlalu besar. Ruang fiskal kita semakin kecil," ujar Bambang, Jumat (27/7).


Maka, alternatifnya adalah memindahkan sebagian subsidi energi menjadi subsidi tepat sasaran. Tapi, menurut Bambang, langkah tersebut adalah langkah jangka panjang, bukan untuk tahun depan.

Kebijakan subsidi energi

Bambang berharap bisa menekan kenaikan nilai subsidi energi seminimal mungkin. Ia mengakui, secara natural volume subsidi energi akan bertambah, namun pemerintah perlu berupaya serius untuk mengendalikan konsumsi.

Dalam pembicaraan pendahuluan dengan DPR, tercapai kesepakatan bahwa kisaran volume subsidi energi tahun 2013 sekitar 45 juta-48 juta kiloliter. "Sekarang bagaimana supaya jangan 48 juta kiloliter yang dikejar, tapi 45 juta kilo liter. Kita harapkan ada upaya lebih serius, apakah konversi energi, membatasi BBM bersubsidi, dan kita juga ingin subsidi yang lebih tepat sasaran," urainya.

Bambang mencontohkan, salah satu bentuk subsidi yang tepat sasaran adalah subsidi listrik. Tapi syaratnya adalag memperbaiki dulu struktur tarif listrik.

Maklum, subsidi listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun kian membebani fiskal pemerintah. Padahal, pemerintah juga harus mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Makanya, Kementerian Keuangan mengusulkan PLN melakukan penyesuaian tarif otomatis untuk tarif listrik.

Penyesuaian tarif otomatis ini memungkinkan penyesuaian tarif setiap tiga bulan sekali sesuai kondisi berdasarkan formula yang sehat. Kemenkeu berpendapat, penyesuaian tarif otomatis memungkinkan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: