KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan program efisiensi anggaran secara besar-besaran untuk membiayai sejumlah program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Program efisiensi anggaran itu tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada Rabu (22/1).

Presiden menargetkan penghematan anggaran, baik di pusat maupun daerah mencapai Rp 306,6 triliun. Adapun perinciannya, efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp 256 triliun dan transfer ke daerah Rp 50 triliun. Mengingat target pemangkasan anggaran sangat besar, tentu ada banyak K/L yang bakal terkena program efisiensi tersebut.  

Dari informasi yang beredar, beberapa K/L yang bakal mengalami pemangkasan anggaran cukup signifikan adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

Program NHM Peduli Sukses Pulihkan Akses Air Bersih di Kao Barat

Penghematan sektor transportasi di Kemenhub sebesar Rp 17,9 triliun, yakni dari Rp 31,5 triliun menjadi hanya Rp 5,7 triliun.  Pemangkasan anggaran subsidi itu meliputi subsidi angkutan kargo, pelayaran perintis, penerbangan perintis dan perkeretapian.

Baca Juga: Kepala OIKN Pastikan Anggaran IKN Tidak Ikut Dipangkas

Sementara rencana pemangkasan anggaran Kementerian PU dari Rp 110,9 triliun menjadi hanya Rp 29,6 triliun. Dengan anggaran yang minim maka program infrastruktur strategis, seperti Program Inpres Jalan Daerah (IJD) bakal terhambat.

Padahal, program itu memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas  infrastruktur  dan mempercepat pembangunan jalan daerah.

Pemangkasan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran penurunan kualitas layanan masyarakat. Memanggapi hal ini, Pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno pun menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Djoko yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat meminta program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar, termasuk keselamatan transportasi, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan, jangan dikorbankan.

"Subsidi transportasi itu adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan,” ujar Djoko dalam suratnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News