Sudah Ada 44 Pelaku Usaha Sektor Perikanan Mendaftar Program Makan Bergizi Gratis

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendukung program makan bergizi (MBG) yang akan dimulai pada awal tahun depan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP, Budi Sulistiyo mengatakan pihaknya sudah menghimbau kepada pelaku usaha di sektor perikanan untuk tergabung dala menyediaan bahan baku makan bergizi gratis.

Ia menyebut, saat ini sudah ada 44 pelaku usaha yang sudah mendaftar resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bagian dari program tersebut.

"Ini sedang berkembang, kami umumkan sekarang sudah 44 pelaku usaha sektor perikanan, tapi setiap hari kami pantau dan kami dorong kami ingtatkan supaya pelaku usaha yang memilki produk yang sudah terstandar mendatfatarkan menjadi mitra BGN," ujar Budi dalam konferensi pers capaian kinerja KKP 2024, di Kantor KKP, Senin (16/12).

Dengan begitu, nantinya dapur gizi untuk makan bergizi gratis akan membeli produk atau bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

KKP memastikan seluruh produk dari dari UPI ini sudah terstandar dan dipastikan kualitasnya. KKP juga memberikan pembinaan mutu dan infrastruktur mutu dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto ini.

"Ini adalah bagian dari dukungan kami, sehingga para pelaku usaha atau UPI dapat dikenal di deteksi oleh dapur-dapur BGN jika membutuhkan protein ikan yang sesuai standar nasional," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis dilaksanakan sesuai rencana mulai awal tahun depan.

BGN juga memastikan pemangkasan anggaran menjadi Rp 10.000 per porsi tak akan mengurangi kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya saat dihubungi, Sabtu (30/11).

Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.