KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pada November hingga Desember tahun ini sudah terdapat kepastian ketersediaan vaksin Covid-19 untuk 9,1 orang. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto pun mengatakan, pengadaan vaksin tersebut menggunakan dana APBN.

Nantinya, vaksin yang tiba pada November dan Desember tersebut akan diprioritaskan untuk petugas kesehatan dan pegawai layanan publik sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Meski begitu, dia pun menyebut selain ditujukan kepada petugas kesehatan dan pegawai layanan publik, dia juga mengatakan pemerintah akan membiayai vaksin Covid-19 untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS.

Baca Juga: Bio Farma bakal produksi vaksin secara bertahap, hingga 17 juta dosis per bulan

"Yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk APBN pertama adalah frontliner ini terdiri tenaga kesehatan, public services, kemudian peserta BPJS PBI dan lainnya itu adalah tanggungan negara. Jumlahnya cukup besar," terang Achmad Yurianto.

Meski begitu, Achmad Yurianto belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang ditujukan untuk pembelian vaksin Covid-19 di tahun ini. Menurutnya, hal ini dikarenakan pihaknya belum mendapat detail harga vaksin Sinopharm. "Tetapi kita berharap dalam minggu ini semuanya sudah clear, sehingga kita akan bisa mengajukan anggaran ini untuk Kementerian Keuangan untuk pengadaan yang 9,1 juta," katanya.

Lebih lanjut, Achmad pun mengatakan pemerintah tengah membahas vaksin Covid-19 dengan skema mandiri. Dengan begitu, dia mengatakan nantinya tidak seluruh vaksin ditanggung oleh APBN.

"Skema vaksinasi mandiri sekarang sidang kita bahas, tetapi ruang untuk itu sudah  kita siapkan. Sehingga tidak 100% vaksinasi ini ditanggung oleh APBN. tetapi untuk yang mampu mandiri kita akan persilahkan untuk mandiri," jelasnya.

Baca Juga: Kemenkes: Kepastian ketersediaan vaksin Covid-19 untuk 9,1 juta orang hingga Desember

Dia juga mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan vaksin mana yang akan diperuntukkan untuk skema mandiri. Namun dia memastikan vaksin Sinovac akan diprioritaskan untuk APBN.

"Apakah kemudian kita akan menggunakan platform yang lain karena Sinopharm itu beli putus, kalau memang segera harus kita  lakukan berarti di 2021 kita akan mencoba dengan itu beli putus. Beli putus Sinopharm,  atau Cansino untuk mandiri atau menggunakan AstraZeneca. Ini sedang kita diskusikan lebih detail tetapi  keranjang untuk vaksinasi mandiri kita buka," jelasnya.

Selanjutnya: Sah! Warga DKI yang tolak tes dan vaksin corona akan didenda, ini besarannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi