KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah pukul 04.00 petang, Gudang Buku Gramedia di bilangan Palmerah Barat pada 25 Oktober 2019 masih saja ramai pengunjung. Padahal satu jam setelahnya, tempat itu akan segera tutup. Pengunjung masih terlihat sibuk berkeliling mengacak-acak buku di ruangan berukuran sekitar 10 x 15 meter itu. Diskon 50%. Tulisan itu terpampang nyata di dinding ruangan. Program diskon inilah rupanya yang bikin gudang ini dikerumuni banyak orang, mayoritas anak-anak muda. Beragam judul buku dijual dengan harga miring. Tumpukan novel dan komik terlihat paling banyak dikelilingi pengunjung. Di beberapa tumpukan buku diberi penanda dengan tulisan
special price: Harga 15.000 & 20.000. Murah sekali. Seorang pengunjung, Teresa sedikit mengaku sedikit kecewa.
Mahasiswi di salah satu universitas swasta itu datang untuk berburu buku kuliah berbau manajemen. Rupanya dia tak menemukan apa yang dicari. "Kirain buku kuliah ada yang diskon juga," ujarnya. Meski begitu, Teresa tak ingin pulang dengan tangan hampa. Dia borong lima novel untuk stok bacaannya dalam dua bulan ke depan tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Harganya cuma Rp 110.000. Sepuluh hari sebelumnya, Tere Liye di akun facebooknya menuliskan telah terjadi proses pembunuhan massal. Tentu yang dimaksudkan penulis novel ternama ini bukan pembunuhan secara fisik. Tulisan itu dia kemukakan sebagai gambaran atas maraknya penjualan buku bajakan lewat berbagai market place saat ini. Dalam tulisannya, dia melampirkan satu cuplikan layar dimana penjual buku bajakan di market place yang menjual 4 buku Tere Liye dengan harga hanya Rp 76.000. Statistik penjualan tertera ada 400 kali pengiriman untuk 4 buku itu, artinya telah terjual 1.600 buku. Padahal kalau di cek di toko buku Gramedia, tidak banyak yang bisa menjual 1.600 buku untuk empat judul dalam hitungan bulan. Miris, penjual buku bajakan bisa jualan lebih kencang dibanding toko resmi. Itu baru satu lapak saja. Jika dibuka di berbagai marketplace, ada ribuan lapak yang menjual berbagai judul buku bajakan. Sebetulnya Tere Liye tidak terlalu peduli dengan kondisi itu jika hanya buku miliknya saja yang dibajak. Dia dibikin geram lantaran buku penulis lain yang menggantungkan hidup dari royalti juga tak luput dari pembajakan. Padahal penjualan buku mereka per tahun belum tentu besar. Inilah yang dia sebut sebuah pembunuhan massal terhadap literasi. Persoalan yang dihadapi para penulis buku saat ini masih sangat besar. Kasus-kasus di atas hanya sebagian saja. Sementara sebelum menghasilkan satu buku, penulis tentu mengeluarkan modal. Mulai dari biaya kebutuhan riset, membeli buku referensi, biaya ngopi, dan sebagainya. Barangkali modal menulis buku fiksi ringan memang tidak terlalu besar. Beda halnya dengan buku non fiksi atau novel-novel ilmiah yang membutuhkan penelitian panjang atau riset mendalam, tentu biayanya tidaklah sedikit. Padahal belum ada jaminan buku yang akan dibuat itu akan meledak di pasar. Kemudian diintip tukang bajak pula. Sesudah itu masuk dalam bursa diskon. Lantas bagaimana para penulis mendapatkan modal sebelum hasil karyanya terjual? Penulis muda, Veronica Gabrielala (23) mengaku mengandalkan kantong sendiri untuk biaya proses riset dalam menerbitkan buku. Kebetulan, buku yang dia tulis selama ini kebanyakan buku fiksi sehingga tidak perl biaya terlalu jumbo untuk riset. Di samping itu, Vero juga memilih menerbitkan buku secara mayor. Lewat sistem ini, penerbit yang melakukan pencetakan untuk buku ditulis dan dia akan mendapatkan imbalan royalti dari penjualan. Dengan begitu, modal untuk editing, percetakan, marketing, penjualan , dan lain-lain ditanggung oleh penerbit. Menurut perempuan yang sudah menulis buku sejak tahu 2014 ini, modal yang diperlukan penulis akan besar apabila penerbitan buku dilakukan secara indie. Dengan cara ini semua proses yang dikerjakan penerbit jika dilakukan secara mayor harus dilalui sendiri oleh penulis. Untuk penjualan juga harus dilakukan secara sendiri. Royalti yang diperoleh lewat mekanisme ini bisa 40%-60%. Sepengetahuan Vero, belum ada selama ini lembaga keuangan yang memberikan permodalan bagi penulis independen dalam menghasilkan produk kreatif. Kalaupun ada penulis yang dibiayai sebuah institusi, itu lantaran buku yang akan ditulis memang atas permintaan dari lembaga tersebut. Senada, penulis senior Dee Lestari menyebut kebutuhan permodalan menjadi sangat penting jika buku yang ditulis diterbitkan sendiri. Apalagi seluruh proses dikerjakan sendiri dan tidak menggandeng sponsor atau mitra. Dee ketika pertama kali menerbitkan buku memilih menempuh jalur indi. Kala itu, dia masih buta terkait industri perbukuan. Lagi pula tujuan awalnya memang bukan aspek bisnis, tapi untuk menghasilkan karya saja. Dari pengalaman itu dia merasakan bahwa modal yang dibutuhkan itu memang besar. Untuk percetakan awal, Dee merogoh tabungannya sebagai modal. Setelah buku mulai dijual di toko, rupanya pembayaran royalti baru diberikan tiga bulan setelahnya. Sementara permintaan untuk cetak sudah masuk. Untuk mendanai itu, penulis novel Supenova ini meminjam dana ke koleganya. Beruntung Dee punya koneksi yang mau memberikan dana talangan. Pasti ada penulis lainnya yang tidak seberuntung seberuntung dirinya. Butuh modal tapi tidak tahu harus mencari kemana. Sementara sepengetahuannya, belum ada lembaga keuangan yang mau memodali penulis. Bank ogah danai, ada sejumput harapan di UU Ekraf Prinsip bank dalam menjalankan bisnis selalu mengedepankan kehati-hatian. Penyaluran kredit tidak dilakukan dengan sembarangan karena pertumbuhan bisnis bank akan sangat tergantung pada kualitas aset. Pinjaman baru akan diberikan jika debitur dipastikan memiliki aset yang bisa dijadikan agunan. Hal itu disampaikan Suwignyo Budiman, Wakil Presiden Direktur BCA usai menggelar paparan publik atas kinerja kuartal III 2019 di Hotel Kempinski Jakarta pada 28 Oktober 2019. Prinsip itu yang bikin kenapa sampai saat ini BCA tidak pernah melakukan pembiayaan permodalan bagi para penulis buku dalam menelurkan karya baru. Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) merupakan momok bagi perbankan. Maka bank akan berupaya mencegah terjadinya kredit bermasalah sedini mungkin, termasuk BCA. Bank swasta terbesar di tanah air ini harus yakin dulu bahwa calon debitur memiliki kemampuan membayar sebelum memutuskan memberikan pinjaman, disamping wajib memiliki agunan atau jaminan tadi. Bank tidak peduli apakah penulis merupakan pencipta jendela dunia yang memiliki peran besar di dunia. Bank adalah bisnis yang tujuannya mencari untung. Ada prinsip yang harus dijaga bank agar tidak jatuh buntung. Membiayai penulis buku tanpa ada aset yang dijaminkan tidak masuk dalam cara berbisnis bank. Sebetulnya BCA memiliki pembiayaan ke pelaku industri kreatif yang bisnisnya tentu sudah berjalan dengan baik dan memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Namun, menurut Suwigno, porsinya kecil sekali. BCA saat ini tengah menunggu ada gebrakan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke sektor industri kreatif. Bank ini juga menunggu dan ingin tahu terkait rencana peraturan di mana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa dijadikan jaminan dalam mencari pinjaman. "Hal ini sesuatu yang baru, kita ingin belajar juga seperti itu," katanya PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga tidak pernah melakukan pembiayaan permodalan penulis buku selama ini. Menurut Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI, alasannya lantaran ada ketentuan dari regulator terkait ketentuan usaha yang dapat dibiayai perbankan. Penulis buku tidak masuk dalam ketentuan itu. Adapun dukungan yang bisa dilakukan BNI terhadap penulis buku saat ini hanya pada segmen konsumer saja lewat produk kartu kredit. Meski permodalan penulis buku tidak masuk dalam arena pembiayaan BNI, bank ini tetap aktif memberikan kredit ke sektor ekonomi kreatif lainnya. Per Juni 2019, kredit yang disalurkan bank berlogo 46 ini di sektor tersebut mencapai Rp 6,2 triliun, di mana sebanyak Rp 1,6 triliun diberikan lewat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). kredit tersebut diberikan ke bisnis kerajinan, desain, fashion, arsitektur, kuliner, periklanan, film & photography, dan lain-lain. Saat ini, akses pendanaan memang jadi tantangan dalam pengembangan industri kreatif di dalam negeri. Pemerintah telah berupaya mencari solusi dengan terbitnya Undang-Undang Ekonomi Kreatif pada September 2019. Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Artinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa dijadikan jaminan untuk cari pinjaman ke bank. Undang-undang ini bisa jadi peluang bagi penulis buku mencari pembiayaan. Namun, ini tentu masih butuh peraturan pemerintah sebagai landasan teknis pelaksanaannya. Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) saat masih berdiri sendiri telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja)
Intellectual Property Finance pada awal 2019 untuk membahas bagaimana teknis HKI dijadikan jaminan fidusia. Pokja itu melibatkan banyak stakeholder mulai dari pihak perbankan, pemerintah, regulator, valuator dan lain-lain. Direktur Akses Perbankan Bekraf Yuke Sri Rahayu yang juga ketua Pokja IP Finance mengungkapkan, pokja tersebut hanya fokus mempersiapkan
pilot project bagaimana hak paten bisa dijadikan jaminan untuk meminjam ke bank. Sementara proyek percontohan terkait hak cipta dijadikan jaminan fidusia belum ada. Ada empat pelaku bisnis kreatif yang bergerak di sektor teknologi yang ikut dalam proyek percontohan itu dan telah mempresentasikan bisnisnya di depan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Pilot project ini ditargetkan akan rampung akhir 2019 dan telah menghasilkan naskah tersusun pada tahun 2020. Naskah itu akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengeluarkan aturan turunan UU Ekraf maupun bagi regulator di bidang perbankan dalam membuat kebijakan. BNI turut serta dalam melakukan kajian mendalam bagaimana menghasilkan nilai keekonomian HKI secara tepat. Menurut Herry Sidharta, bank pelat merah itu akan mengikuti kebijakan dari regulator bagaimana menentukan nilai keekonomian sebuah HKI. Walaupun persoalan utama industri perbukuan saat ini bukan soal permodalan, Penulis Dee Lestari menilai bahwa menjadikan HKI sebagai jaminan fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif termasuk penulis buku merupakan langkah yang baik untuk dieksplorasi. Pertumbuhan terancam Kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Barekraf, kontribusi pada tahun 2015 mencapai Rp852 triliun, lalu naik jadi menjadi Rp 922,56 triliun pada 2016, dan Rp 989 triliun pada 2017. Dari data tahun 2017, sektor penerbitan menyumbang porsi 6,18% terhadap total kontribusi PDB dari industri kreatif. Penerbitan menjadi kontributor terbesar kelima dari 16 subsektor ekonomi kreatif yang ada. Data itu menunjukkan bahwa dukungan sektor penerbitan cukup besar terhadap ekonomi. Sehingga dukungan pemerintah tentu sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.
Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menyebut Jumlah buku yang diproduksi tahun 2018 masih mengalami peningkatan dibanding tahun sebelum. Ini bisa jadi bukti bahwa minat penulis di tanah air dalam menelurkan hasil karya baru tidak padam di tengah berjibunnya tantangan yang dihadapi industri perbukuan. Memang tidak ada riset resmi yang dimiliki IKAPI terkait jumlah sebenarnya buku yang diproduksi di Indonesia setiap tahun. Asosiasi ini hanya merujuk pada data International Standard Book Number (ISBN) yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Setiap judul buku yang diterbitkan wajib didaftarkan untuk mendapatkan ISBN. Jumlah judul buku yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mencapai 68.290 judul. Itu naik sebanyak 20.785 judul buku jika dibandingkan dengan tahun 2017. Secara real pertumbuhannya tentu tidak sebesar itu. Sebab ISBN satu judul buku berbeda untuk versi cetak dan dalam bentuk digital. Belum lagi jika buku berganti judul dan ukuran, ISBN yang diterbitkan akan beda lagi. IKAPI menggabungkan data ISBN itu dengan data penjualan di toko buku Gramedia sebagai pemegang lebih dari 50% pangsa pasar penjualan buku di dalam negeri untuk mengonfirmasi pertumbuhan tersebut. Jumlah buku yang terjual di Gramedia pada tahun 2018 mencapai 34.710.791 eksemplar. Itu meningkat 16,8% dari tahun sebelumnya hanya menjual 29.707.521 eksemplar. Sedangkan dari sisi jumlah judul yang terjual hanya naik 1,6% dari 43.874 judul jadi 44.589 judul. Menurut Sekretaris Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman, meningkatnya penjualan buku itu tidak lepas dari perhatian internasional atas rendahnya literasi membaca di dalam negeri. Hasil penelitian global yang dilakukan berulang masih menempatkan Indonesia dalam tingkat literasi rendah. Hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) rilisan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 2015 menempatkan Indonesia di urutan 62 dari 70 negara untuk literasi. Lalu riset Central Connecticut State University (CCSU) pada tahun 2016 menempatkan Indonesia dengan literasi terendah kedua dari 61 negara. Kritikan dari dunia itu dinilai mulai menggerakkan masyarakat Indonesia untuk semakin giat membaca. Pameran-pameran buku Internasional yang diikuti Indonesia juga sekaligus menjadi kampanye yang bagus untuk mendorong industri perbukuan tanah air. Indonesia turut serta dalam Frankfurt Book Fair pada 2015, Kuala Lumpur International Book Fair pada 2018, London Book Fair pada 2019, dan Indonesia International Book Fair 2019. Dari Indonesia International Book Fair yang diselenggarakan di JCC pada September 2019, ada sebanyak 38 judul buku yang terjual untuk diterbitkan di luar negeri dengan nilai monetisasi Rp 9,36 miliar. Guna mendorong perkembangan industri perbukuan, IKAPI tengah merintis menjadi Lembaga sertifikasi guna mendorong kualitas buku di Indonesia. Jumlah anggota asosiasi ini juga terus bertambah setiap tahun. Pada 2018 telah tercatat sebanyak 1.602 atau meningkat dari 1.500 pada tahun sebelumnya. Syarat menjadi anggota IKAPI harus sudah menerbitkan sekurang-kurangnya tiga judul buku ber-ISBN yang masing-masing sedikitnya berisi 48 halaman dan benar-benar dijual di pasar bebas. Data pertumbuhan anggota IKAPI ini juga bisa jadi gambaran bahwa industri perbukuan masih tetap menggeliat.
| TAHUN | ANGGOTA BARU | TOTAL |
| 2015 | 62 | 1.380 |
| 2016 | 51 | 1.431 |
| 2017 | 69 | 1.500 |
| 2018 | 102 | 1.601 |
Ket: Grafik pertumbuhan anggota IKAPI Walaupun potensinya besar, namun tantangan perbukuan masih sangat besar. Tantangan terbesarnya saat ini adalah penjualan buku bajakan lewat marketplace. Dari penelusuran IKAPI, pedagang sudah tidak malu-malu menyebut bahwa buku yang dijual bukan ori atau setara ori saat berkomunikasi dengan pembeli. Arys sangat miris melihat kondisi tersebut. Marketplace yang merupakan industri kreatif yang sudah besar justru menfasilitasi pembajakan atas produk-produk kreatif lain. Perusahaan marketplace dinilai hanya melihat keuntungan saja tanpa melihat bahwa penjual yang jadi mitranya merugikan industri lain. IKAPI telah mencoba berkomunikasi dengan perusahaan market place untuk menutup lapak-lapak yang menjual buku bajakan. Tidak banyak yang memberikan tanggapan. Baru JD.ID yang saat ini telah menyatakan tidak menfasilitas penjual barang palsu termasuk buku. Meskipun anggota IKAPI sudah mengadukan lapak penjual buku bajakan, namun perusahaan marketplace memberikan prosedur yang panjang untuk bisa menutup lapak tersebut. Misalnya meminta penerbit yang mengadukan menunjukkan perjanjian kerja sama dengan penulis buku yang dijual. Setelahnya lapak penjual itu tidak langsung ditutup, yang dihilangkan hanya iklannya saja. Tere Liye menyebut nasib penulis yang bukunya dibajak sering kali apes. Sudah lelah melakukan pelaporan ke mana-mana, justru penulis yang kemudian diintrograsi balik, diminta mencari bukti dan menghitung sendiri hasil kerugiannya. Asosiasi penulis bahkan sudah pernah bertemu dengan menteri terkait untuk membahas masalah pembajakan di marketplace ini. Namun, lanjut Tere Liye, buku bajakan tetap beredar luas hingga saat ini. Menurutnya, kondisi ini adalah pembunuhan massal terhadap literasi. Menurut Dee Lestari pemerintah harus aktif untuk melakukan penertiban pembajakan ini jika ingin mendukung industri perbukuan atau penerbitan. Bukan hanya penulis saja yang dirugikan jika terjadi pembajakan tetapi para penerbit juga.
Dee menambahkan, ada dua hal lagi yang diperlukan dari pemerintah untuk mendukung industri perbukuan. Perbaikan tarif royalti dan menghilangkan perpajakan. Daya beli masyarakat Indonesia terhadap buku saat ini rendah karena memang harga yang relatif mahal akibat adanya pungutan pajak di luar buku pelajaran dan buku agama. Akan baik jika pajak semua jenis buku dihilangkan sehingga harga jualnya lebih terjangkau. Apalagi pengetahuan tidak hanya didapat dari buku pelajaran saja. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto