KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN ingin memiliki satu layanan keuangan berbasis elektronik yang bisa digunakan di seluruh perusahaan pelat merah. Itu sebabnya, Kementerian BUMN menggabungkan layanan uang elektronik milik BUMN ke dalam satu wadah bernama LinkAja. Direktur Institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities Kartika Sutandi menjelaskan, sudah seharusnya pemerintah hanya memiliki satu perusahaan keuangan berbasis elektronik. Ia mencontohkan pemerintah Hong Kong, hanya mengeluarkan satu kartu, yaitu Octopus Card untuk melayani masyarakat dan turis yang hendak menggunakan transportasi publik, berbelanja makanan atau membeli tiket hiburan. Pemerintah Singapura juga memiliki satu kartu, yaitu EZ-Link Card. “Di Indonesia uang elektronik baru ada beberapa tahun lalu dan semua bank mengeluarkan. Universal payment system lebih bagus jika dikeluarkan pemerintah karena banyak data yang bisa didapat dari penggunaan universal payment system. Dengan memiliki satu perusahaan layanan keuangan berbasis digital, pemerintah dapat memiliki data keuangan serta behavior masyarakat dan turis yang datang,” terang Kartika, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2). Selain itu dengan satu kartu yang dikeluarkan pemerintah, terjadi efisiensi. BUMN tak perlu mengeluarkan belanja modal (capex) besar dan tidak saling "membakar uang". “Jika penyedia layanan keuangan berbasis elektronik lain harus membakar uang untuk mendapatkan pengguna, LinkAja tidak perlu. Cukup menjadi penyedia pembayaran di jalan tol, transportasi publik milik negara, BPJS dan SPBU Pertamina sudah sangat cukup. Masyarakat pasti akan menggunakan LinkAja. Pemerintah bisa membuat use case lebih mudah tanpa harus jor joran membakar duit,”papar Kartika.
Sudah saatnya pemerintah memiliki satu perusahaan keuangan berbasis elektronik
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN ingin memiliki satu layanan keuangan berbasis elektronik yang bisa digunakan di seluruh perusahaan pelat merah. Itu sebabnya, Kementerian BUMN menggabungkan layanan uang elektronik milik BUMN ke dalam satu wadah bernama LinkAja. Direktur Institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities Kartika Sutandi menjelaskan, sudah seharusnya pemerintah hanya memiliki satu perusahaan keuangan berbasis elektronik. Ia mencontohkan pemerintah Hong Kong, hanya mengeluarkan satu kartu, yaitu Octopus Card untuk melayani masyarakat dan turis yang hendak menggunakan transportasi publik, berbelanja makanan atau membeli tiket hiburan. Pemerintah Singapura juga memiliki satu kartu, yaitu EZ-Link Card. “Di Indonesia uang elektronik baru ada beberapa tahun lalu dan semua bank mengeluarkan. Universal payment system lebih bagus jika dikeluarkan pemerintah karena banyak data yang bisa didapat dari penggunaan universal payment system. Dengan memiliki satu perusahaan layanan keuangan berbasis digital, pemerintah dapat memiliki data keuangan serta behavior masyarakat dan turis yang datang,” terang Kartika, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2). Selain itu dengan satu kartu yang dikeluarkan pemerintah, terjadi efisiensi. BUMN tak perlu mengeluarkan belanja modal (capex) besar dan tidak saling "membakar uang". “Jika penyedia layanan keuangan berbasis elektronik lain harus membakar uang untuk mendapatkan pengguna, LinkAja tidak perlu. Cukup menjadi penyedia pembayaran di jalan tol, transportasi publik milik negara, BPJS dan SPBU Pertamina sudah sangat cukup. Masyarakat pasti akan menggunakan LinkAja. Pemerintah bisa membuat use case lebih mudah tanpa harus jor joran membakar duit,”papar Kartika.
