KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yusril Ihza Mahendra menjadi salah seorang kandidat Menteri Kabinet Probowo - Gibran yang hari ini Senin (14/10) dipanggil ke Rumah Kertanegara. Ia memastikan diri masuk dalam kabinet dengan posisi sebagai Menteri Koorinator Hukum dan HAM. Mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati Soekarno Putri ini menyebut pertemuannya kali ini dengan Prabowo Subianto hanya berlangsung singkat, sekitar 3 menit. Katanya semuanya sudah dibicarakan dalam pertemuan sebelumnya, termasuk perihal pakta integritas. “Hari ini tidak ada penandatanganan apa-apa. Sebelumnya sudah menandatangani surat kesediaan dan Pakta Integritas,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.TV.
Menurutnya bidang yang dipercayakan padanya adalah terkait hukum dan HAM yaitu sebagai Menteri Koordinator. Namun yang berbeda, dalam Kabinet Prabowo-Gibran, posisi Menteri Kooridinator Hukum dan HAM akan dipecah dua yaitu Menteri Koorinator Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Menko Hukum akan fokus ke penegakan hukum, jadi dipisahkan dengan politik dan keamanan. Baca Juga: Diajak Gabung Pemerintah Baru, Prabowo Minta Tito Karnavian Tangani Inflasi Namun, ia tak mengetahui persis apa alasan pemisahan dua Kementerian Koordinator ini. Yang jelas, dengan pemisahan tersebut nantinya beberapa lembaga seperti Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan akan dipisah dari Kementerian Hukum dan HAM dan berada dibawah koordinator Menko.
