KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan melalui mekanisme resmi. 

Ia meminta tidak ada pihak yang memanfaatkan kedekatan pribadi maupun hubungan keluarga untuk memperoleh proyek di lingkungan BGN.

Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Kepresidenan, Rabu (22/7), menyusul evaluasi terhadap tata kelola lembaga.

Baca Juga: BI Proyeksi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Meningkat, 0,5%-1,3% dari PDB 2026

"Saya memiliki keluarga, sahabat, teman, rekan, alumni dan seterusnya. Kalau nantinya ada orang menawarkan jasa dengan imbalan, mengaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya atau alumni bersama saya, saya pastikan itu tidak benar," ujar Sudaryono.

Ia meminta masyarakat maupun mitra BGN melaporkan apabila menemukan pihak yang mencatut namanya untuk menawarkan proyek atau mengurus kepentingan tertentu di lingkungan BGN.

"Saya minta kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena kita serius menangani perkara ini," katanya.

Menurut Sudaryono, seluruh penyelesaian persoalan maupun tindak lanjut pekerjaan di BGN akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun.

"Saya ingin penyelesaian masalah, follow up, dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kami bukan lagi trust in person," ujarnya.

Ia menambahkan proses pengambilan keputusan tidak lagi dilakukan melalui komunikasi informal atau pertemuan tertutup.

"Kami bukan lagi bicara di ruang-ruang yang remang-remang, yang gelap, di private room. Segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang," tegasnya.

Baca Juga: Sudaryono Janji Benahi Tata Kelola BGN, Dorong Sistem Lebih Transparan

Selain itu, Sudaryono memastikan pembenahan tata kelola menjadi salah satu prioritas setelah dirinya memimpin BGN. Ia mengakui masih terdapat persoalan transparansi yang perlu diperbaiki, termasuk mendorong digitalisasi sistem agar seluruh proses memiliki jejak administrasi yang jelas.

"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News