KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pelibatan TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan pendekatan yang sama seperti saat pemerintah menjalankan program di sektor pertanian.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan, pelibatan aparat bukan hal baru dalam program pemerintah. 

Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wakil Menteri Pertanian, ketika TNI dan Polri dilibatkan untuk membantu distribusi bantuan kepada petani agar program dapat berjalan lebih efektif.

"Menurut saya begini. Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu, melibatkan semua pihak," ujar Sudaryono di kantor BGN, Rabu (22/7/2026) sore. 

Baca Juga: Kepala BGN Sudaryono Buka Pintu Kritik, Minta Publik Laporkan Dugaan Penyimpangan

Sudaryono kemudian menceritakan pengalaman pemerintah mendistribusikan sekitar 70.000 pompa air pada musim kemarau. Saat itu, kata dia, penyaluran dilakukan melalui TNI dan Polri lantaran tidak tersedia anggaran khusus untuk distribusi.

"Wah ini kok pakai tentara, pakai polisi. Membagi pompa di musim paceklik kemarau itu ada 70.000 pompa. Kami bagi lewat TNI dan Polri. Kenapa? Karena tidak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk membaginya tidak ada," katanya.

Menurut Sudaryono, prinsip utama dalam pelaksanaan program pemerintah adalah memastikan seluruh pihak dapat berkontribusi agar tujuan program tercapai. 

Ia menekankan hal yang paling penting adalah memastikan MBG mampu menyediakan makanan yang aman dan bergizi bagi anak-anak sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

"Intinya adalah semua pihak bagaimana caranya program ini bisa terlaksana dengan baik. Sasarannya jelas, anak-anak cukup gizi dan aman, kemudian berdampak kepada ekonomi lokal," ujarnya.

Baca Juga: Kepala BGN: Program Makan Bergizi Gratis Tak Bisa Dihentikan, Janji Politik Prabowo

Lebih lanjut, kata Sudaryono, pelaksanaan MBG juga harus tetap mengutamakan pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal. 

Namun, seluruh bahan pangan yang digunakan harus memenuhi standar keamanan pangan agar kasus keracunan yang sempat terjadi tidak terulang.

"Semua bahannya itu harus juga benar. Standar keamanannya juga harus benar, karena kita belajar dari faktor keracunan," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News