JAKARTA. Kasus Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) bodong diduga melibatkan pegawai Sekretariat Negara. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengaku sedang kasus tersebut.Terungkapkanya keterlibatan pegawai Sekretariat Negara ini setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan adanya keterlibatan seorang berinisial TS. TS, pelaku yang diduga membuat DIPA palsu ini mengaku berasal dari Sekretariat Negara. Sudi berjanji menghukum pegawainya yang terlibat dalam kasu ini. "Saya tidak pandang bulu. Akan diserahkan ke polisi," tegas Sudi, Jumat (22/10).Kasus DIPA bodong ini terungkap dua hari lalu. DIPA bodong ini dibuat oleh TS, warga Bekasi. Dia bekerjasama dengan F yang berperan sebagai perantara dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan masalah DIPA bodong itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa Barat. Sebab, dia mengatakan pemerintah provinsi bertugas mengevaluasi DIPA.Gamawan mempertanyakan mengapa DIPA bodong itu bisa lolos pada saat evaluasi. "Artinya waktu evaluasi kurang cermat," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sudi usut keterlibatan pegawai Sekretariat Negara
JAKARTA. Kasus Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) bodong diduga melibatkan pegawai Sekretariat Negara. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengaku sedang kasus tersebut.Terungkapkanya keterlibatan pegawai Sekretariat Negara ini setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan adanya keterlibatan seorang berinisial TS. TS, pelaku yang diduga membuat DIPA palsu ini mengaku berasal dari Sekretariat Negara. Sudi berjanji menghukum pegawainya yang terlibat dalam kasu ini. "Saya tidak pandang bulu. Akan diserahkan ke polisi," tegas Sudi, Jumat (22/10).Kasus DIPA bodong ini terungkap dua hari lalu. DIPA bodong ini dibuat oleh TS, warga Bekasi. Dia bekerjasama dengan F yang berperan sebagai perantara dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan masalah DIPA bodong itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa Barat. Sebab, dia mengatakan pemerintah provinsi bertugas mengevaluasi DIPA.Gamawan mempertanyakan mengapa DIPA bodong itu bisa lolos pada saat evaluasi. "Artinya waktu evaluasi kurang cermat," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News