JAKARTA. Pemerintah akan segera menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk berbasis proyek pada 1 Oktober 2013. Seperti diketahui, pemerintah sukuk tersebut diterbitkan untuk membiayai pembangunan proyek double track kereta api Cirebon-Kroya.

Kepala Biro Humas Kementrian Keuangan Yudi Pramadi menuturkan ada dua seri sukuk yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Pertama seri PBS005 yang akan jatuh tempo pada 15 April 2043, dan seri PBS006 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2020. Untuk imbal hasilnya masing-masing sebesar 6,75% dan 8,25%.

Adapun target indikatif yang ditetapkan pemerintah untuk sukuk ini adalah sebesar Rp 1 triliun. Penerbitannya sendiri akan dilakukan melalui sistem lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagai agen lelang SBSN. Sementara untuk peserta lelangnya terdiri dari 13 Bank baik dari dalam maupun luar negeri.

Mereka adalah, Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Permata, Bank Panin, HSBC, OCBC Niaga, Standard Chartered Bank, CIMB Niaga, BII, Citibank, BCA dan BNI Syariah. "Lelang akan dibuka 1 Oktober mulai 10.00 WIB dan ditutup 12.00 WIB," ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya.

Pemerintah saat ini memang tengah menggenjot pendanaan alternatif untuk pembangunan sejumlah proyek. Jadi, meskipun memiliki anggaran terbatas dalam APBN, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur bisa diperoleh dari pihak lain. Salah satunya dengan menerbitkan sukuk dengan underlying proyek yang dibiayai tersebut.

Sejatinya proyek double track kereta api ini nilainya hanya Rp 800 miliar, namun pemerintah masih memiliki proyek lanjutan yang masih perlu dibiayai.

Pjs DIrektur Jenderal pengelola Utang (DJPU) Robert Pakpahan mengatakan proyek lanjutan pembangunan double track kereta api Cirebon-Kroya yaitu pembangunan asrama haji dan satu lagi proyek energi terbarukan. Untuk membiayai proyek lanjutan tersebut, pemerintah berencana untuk mengeluarkan lagi sukuk lain di 2014 dengan nilai Rp 1,5 triliun.

Namun menurut ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, sukuk berbasiskan proyek belum begitu menarik di mata investor. Alasannya, karena yang menjadi underlying adalah proyek itu sendiri, dimana proyek tersebut sering kali bermasalah.

Menurut David ada dua masalah yang kerap kali menjadi batu sandungan proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pertama masalah perizinan dan yang kedua adalah masalah sengketa lahan. "Bila proyek yang jadi underlying-nya sudah bebas dari masalah, baru sukuk proyek ini menarik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan