JAKARTA. Profesional tak mungkin mendapat tempat untuk memuncaki posisi Menteri Perumahan Rakyat (Kemenpera). Menteri akan dipilih dari unsur partai politik. Demikian Teguh Satria, mantan Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia periode 2007-2010, memprediksi pos Kemenpera dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, kepada Kompas.com, Senin (20/10). Menurut dia, hal itu terkait perkembangan politik aktual dan juga menguatnya wacana menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebagai kementerian yang berdiri sendiri. "Kalau Jokowi-JK memutuskan untuk menjadikan Kemenpera stand alone atau berdiri sendiri, maka pupus sudah harapan profesional menempati pos itu. Itu kemungkinan jatah partai politik. Sebaliknya, jika Kemenpera digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dapat dipastikan menterinya berasal dari profesional. Ini mengacu pada histori menteri-menteri Pekerjaan Umum sebelumnya," papar Teguh. Akan tetapi, lanjut Teguh, sebagai pelaku bisnis dan industri properti, pihaknya sangat berharap Jokowi-JK memilih orang tepat. Kendati berasal dari partai politik, jika memahami masalah perumahan rakyat dan bisa mereduksi ketimpangan hunian (backlog), hal itu tidak ada masalah. "Kami tidak akan memasalahkan apakah Menpera yang akan datang dari unsur parpol atau profesional. Selama dia mengerti perumahan rakyat, sejauh orang yang tepat, tidak masalah. Bahkan, kalau bisa, membawa sektor perumahan rakyat ke arah yang lebih baik," tandas Teguh. Dia menuturkan, sepanjang sejarah berdirinya Kemenpera, memang belum satu pun profesional, terutama pengembang, menjabat posisi sebagai pemimpinnya. Unsur partai politik selalu mendapat tempat utama. Kecuali dalam dua periode saat Gus Dur dan Megawati menjadi presiden, Kemenpera digabung dengan Kementerian PU menjadi Kimpraswil/Kimbangwil (Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah). Hal senada dikemukakan Ketua DPD Apersi DKI Jakarta, Ari Tri Priyono. Menurutnya, jika Kemenpera dipegang oleh profesional, maka masa depan sektor perumahan rakyat akan lebih baik. "Kita bisa berharap banyak. Sebaliknya, jika dipegang oleh unsur parpol, bisa dipastikan sektor perumahan rakyat bakal hancur," ujar Ari. Terlebih, lanjut dia, jika Menpera yang dipilih Jokowi-JK tidak mengerti masalah mendasar perumahan rakyat. "Untuk mempelajari masalah saja butuh satu tahun, bagaimana mencari solusi atas masalah tersebut. Kami menginginkan profesional. Kalau pun orang parpol, ya, harus punya wawasan mendalam mengenai perumahan rakyat, termasuk regulasi dan mampu menciptakan strategi mengurangi backlog 15 juta rumah," kata Ari. (Hilda B Alexander)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sulit, profesional menjabat menteri perumahan
JAKARTA. Profesional tak mungkin mendapat tempat untuk memuncaki posisi Menteri Perumahan Rakyat (Kemenpera). Menteri akan dipilih dari unsur partai politik. Demikian Teguh Satria, mantan Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia periode 2007-2010, memprediksi pos Kemenpera dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, kepada Kompas.com, Senin (20/10). Menurut dia, hal itu terkait perkembangan politik aktual dan juga menguatnya wacana menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebagai kementerian yang berdiri sendiri. "Kalau Jokowi-JK memutuskan untuk menjadikan Kemenpera stand alone atau berdiri sendiri, maka pupus sudah harapan profesional menempati pos itu. Itu kemungkinan jatah partai politik. Sebaliknya, jika Kemenpera digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dapat dipastikan menterinya berasal dari profesional. Ini mengacu pada histori menteri-menteri Pekerjaan Umum sebelumnya," papar Teguh. Akan tetapi, lanjut Teguh, sebagai pelaku bisnis dan industri properti, pihaknya sangat berharap Jokowi-JK memilih orang tepat. Kendati berasal dari partai politik, jika memahami masalah perumahan rakyat dan bisa mereduksi ketimpangan hunian (backlog), hal itu tidak ada masalah. "Kami tidak akan memasalahkan apakah Menpera yang akan datang dari unsur parpol atau profesional. Selama dia mengerti perumahan rakyat, sejauh orang yang tepat, tidak masalah. Bahkan, kalau bisa, membawa sektor perumahan rakyat ke arah yang lebih baik," tandas Teguh. Dia menuturkan, sepanjang sejarah berdirinya Kemenpera, memang belum satu pun profesional, terutama pengembang, menjabat posisi sebagai pemimpinnya. Unsur partai politik selalu mendapat tempat utama. Kecuali dalam dua periode saat Gus Dur dan Megawati menjadi presiden, Kemenpera digabung dengan Kementerian PU menjadi Kimpraswil/Kimbangwil (Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah). Hal senada dikemukakan Ketua DPD Apersi DKI Jakarta, Ari Tri Priyono. Menurutnya, jika Kemenpera dipegang oleh profesional, maka masa depan sektor perumahan rakyat akan lebih baik. "Kita bisa berharap banyak. Sebaliknya, jika dipegang oleh unsur parpol, bisa dipastikan sektor perumahan rakyat bakal hancur," ujar Ari. Terlebih, lanjut dia, jika Menpera yang dipilih Jokowi-JK tidak mengerti masalah mendasar perumahan rakyat. "Untuk mempelajari masalah saja butuh satu tahun, bagaimana mencari solusi atas masalah tersebut. Kami menginginkan profesional. Kalau pun orang parpol, ya, harus punya wawasan mendalam mengenai perumahan rakyat, termasuk regulasi dan mampu menciptakan strategi mengurangi backlog 15 juta rumah," kata Ari. (Hilda B Alexander)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
