KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pasalnya, penyaluran kredit KUR dianggap overlap alias tumpang tindih dengan kebijakan pemenuhan porsi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), masalah utama rendahnya penyaluran kredit ke segmen UMKM sudah sangat kompleks. Mulai dari tingkat risiko yang tinggi, kesulitan akses data debitur, hingga kanibalisme kredit usaha rakyat (KUR). “Bayangkan bunga KUR sekarang turun jadi 7%, sementara bunga kredit UMKM bank bisa di atas 11% lebih, ada yang sampai 20%. Pastinya debitur akan pilih KUR. Padahal, nasabahnya sama. Jadi tercipta persaingan kurang sehat,” kata Bhima.
Sulit terpenuhi, pemerintah diminta revisi regulasi kredit UMKM
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pasalnya, penyaluran kredit KUR dianggap overlap alias tumpang tindih dengan kebijakan pemenuhan porsi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), masalah utama rendahnya penyaluran kredit ke segmen UMKM sudah sangat kompleks. Mulai dari tingkat risiko yang tinggi, kesulitan akses data debitur, hingga kanibalisme kredit usaha rakyat (KUR). “Bayangkan bunga KUR sekarang turun jadi 7%, sementara bunga kredit UMKM bank bisa di atas 11% lebih, ada yang sampai 20%. Pastinya debitur akan pilih KUR. Padahal, nasabahnya sama. Jadi tercipta persaingan kurang sehat,” kata Bhima.