Sulitnya Mencari Calon Direktur Artificial Intelligence IKN Karena Harus PNS

Oleh: Siti Masitoh

Senin, 18 September 2023 13:41 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengeluhkan sulitnya mencari calon Direktur Artificial Intelligence (AI). Pasalnya dalam Undang-Undang IKN, jabatan tersebut harus diemban oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Maka dari itu, Bambang berharap pada revisi UU IKN nanti, persyaratan untuk menjadi Direktur AI bisa dari kalangan non PNS juga.

“Kami memang menginginkan satu hal dalam revisi IKN yaitu untuk jabatan direktur kami bisa mengambil atlenta terbaik bangsa dari manapun PNS dan non PNS. Kita mau membangun kota yang pintar. Tidak mudah untuk mencari talenta ini,” tutur Bambang saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (18/9).

Dia bercerita, dirinya sempat bertemu dengan calon potensial untuk Direktur AI. Sayangnya orang tersebut bukan seorang PNS. Sehingga Dia berharap persyaratan tersebut bisa diubah.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan 9 poin perubahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN) saat melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (21/8).

"Terdapat beberapa pokok perubahan di dalam RUU IKN yang meliputi berbagai hal. Yang pertama, kewenangan khusus, Kedua, perubahan terkait pertanahan. Ketiga, pengelolaan keuangan,” ungkapnya.

Kemudian, keempat, pengisian jabatan Otorita. Kelima, penyelenggaraan perumahan, Keenam, batas wilayah. Ketujuh, tata ruang. Kedelapan, mitra di DPR RI. Kesembilan, jaminan keberlanjutan.

Dia mengatakan, jika tidak dilakukan revisi RUU IKN ini maka pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara bakal tidak tepat waktu.

“Perubahan Undang-Undang IKN adalah hal yang krusial agar pemerintah khususnya Otorita bisa mewujudkan pemindahan Ibu Kota secara tepat waktu dan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” ucap Suharso.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News