KONTAN.CO.ID - Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), menegaskan bahwa sangat tidak realistis jika nantinya UNRWA benar-benar digantikan oleh badan lain.

Dalam pernyataannya hari Kamis (29/2), Lazzarini menyampaikan bahwa UNRWA adalah lembaga yang cukup unik karena menyediakan layanan seperti pemerintah kepada salah satu komunitas paling miskin.

"Agak picik untuk percaya bahwa UNRWA secara teknis bisa menyerahkan seluruh kegiatannya kepada badan-badan PBB atau LSM lain," katanya, dikutip CNA.

Lazzarini juga menyoroti besarnya peran UNRWA di Palestina di sektor pendidikan. Badan ini disebut mampu memberikan pendidikan langsung ke semua tingkatan dalam skala besar.

Baca Juga: UNRWA Akan Berhenti Beroperasi di Gaza pada Akhir Februari

"Di Gaza, kami memiliki dampak terbesar, kami menyediakan seluruh platform operasi untuk komunitas kemanusiaan lainnya. Jika UNRWA meninggalkan Gaza, hal ini akan melemahkan kemampuan kolektif kita untuk menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya," kata Lazzarini.

UNRWA dibentuk pada tahun 1949 dan hingga kini telah mempekerjakan sekitar 30.000 orang di wilayah pendudukan Palestina, termasuk 13.000 orang di Gaza. Badan ini juga menempatkan perwakilannya di Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Sayangnya, UNRWA terancam harus angkat kaki dari Palestina setelah Israel menuduh 12 karyawannya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Baca Juga: Sekjen PBB: UNRWA yang Terbaik untuk Gaza, Tak Mungkin Digantikan

Banyak negara akhirnya menangguhkan bantuannya ke UNRWA setelah tuduhan Israel itu disampaikan. PBB menyayangkan sikap Israel yang tidak memberikan bukti apa pun terkait tuduhannya tersebut.

"Tuduhan tersebut menambah dan memicu kecemasan di antara staf kami dan menyebabkan pemukim dan demonstran di Tepi Barat yang diduduki mengincar personel UNRWA," ungkap Lazzarini.

Dirinya juga mengatakan, UNRWA masih merupakan organisasi sementara dan tujuannya tetap menyerahkan semua layanan kepada negara yang berfungsi. Lazzarini dijadwalkan untuk menyampaikan keresahannya itu di Majelis Umum PBB pada hari Senin (4/3).