KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Indonesia mengungkapkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan menjadi opsi yang harus dibangun Indonesia untuk memenuhi penambahan kapasitas listrik 96,5 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan. Harapannya 76% dari bauran tambahan berasal dari energi baru terbarukan. Keputusan ini menurut Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo dilakukan dengan membandingkan kemampuan Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) menggunakan LNG (Liquefied Natural Gas) sebagai bahan bakar. Untuk PLTG, Darmawan mengungkap pembangunan power plant dengan kapasitas 1 GW membutuhkan 22 kargo LNG. Adapun, hingga tahun 2040, PLTG yang ditargetkan dapat dibangun adalah 20 GW.
Baca Juga: SKK Migas Uji Coba Injeksi Kimia di Lapangan Meruap, Targetkan Produksi Naik 50% “Kami bisa membangun dengan
power plant tapi 1 gigawatt butuh 22 kargo LNG. Jadi jika kami akan menambahkan 20 gigawatt, kami akan membutuhkan tambahan 400 kargo LNG,” ungkap Darmawan dalam agenda Pembukaan Workshop Small Modular Reaktor (SMR) di Jakarta, Selasa (03/03/2026). Dengan target ini, PLN menghitung bahwa kebutuhan LNG akan dipenuhi dari impor. Sehingga terdapat potensi untuk mengembangkan pembangkit dari jenis lainnya, salah satu yang potensial adalah nuklir. “
Which mean, kami tahu kargo LNG yang kami tidak punya, berarti kami harus memasukkan atau impor LNG. Dan pada saat modeling itu adalah
wake up call, kami tidak memiliki pilihan lain tapi untuk membangun
nuklir power plant,” jelas dia. Tantangan lain menurut dia juga datang dari jenis pembangkit EBT lainnya, misalnya potensi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meski potensi energi hidro Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 76 gigawatt. Menurut dia, mendekatkan sumber energi dengan pusat permintaan adalah hal yang sulit. “Namun, ketika kami berbicara tentang energi terbarukan, apakah kami dapat memindahkan sumber daya hidro? Apakah kami dapat memindahkan sumber daya angin? Jawabannya adalah tidak. Ada ketidakcocokan antara lokasi sumber daya terbarukan dan pusat permintaan,” jelas dia. Ke depan, Indonesia akan lebih fleksibel dalam penentuan kapasitas pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Jika sebelumnya, dalam RUPTL 2025-2034 ditargetkan PLTN dengan daya 500 megawatt, maka RUPTL sedang dikaji lebih fleksibel dalam revisi Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Baca Juga: Kemenhub Tutup Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Selama Nyepi 2026, Catat Tanggalnya Sehingga, sampai 2040, target Pembangunan PLTN yang dibidik adalah sebesar 7.000 megawatt atau 7 gigawatt. “Penambahan 7 GW pembangkit listrik tenaga nuklir sebenarnya sejalan dengan model dari Badan Energi Internasional (IEA), PLN, dan tim modeling Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Darmawan. Menurutnya, membutuhkan waktu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, hingga 13 tahun untuk menyelesaikan pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi hal itu tidak tercantum dalam RUPTL yang ada. “Karena dalam diskusi dengan Menteri Energi, ada harapan bahwa RUPTL akan diperpanjang hingga 2040 untuk mengakomodasi desain dan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir hingga 2040, di mana kapasitasnya tidak akan 500 MW, tetapi akan menjadi 7.000 MW,” ungkap dia. Sebelumnya dalam catatan Kontan, Darmawan pernah merinci, terdapat dua wilayah yang menjadi target pembangunan PLTN berdasarkan RUPTL periode 2025-2034, yaitu pulau Sumatera dan Kalimantan dengan masing-masing kapasitas pembangkit 500 MW dan 250 MW. Meski begitu, dirinya bilang kebijakan mengenai pembangunan PLTN belum jelas. Adapun salah satu tantangan dari pengembangan nuklir katanya adalah terkait dukungan politik. "Begitu 7 gigawatt itu akan dikeluarkan dalam RUPTL, ini tapaknya pun perlu ditentukan, kebijakannya pun harus jelas, kemudian institusinya pun harus dibangun. Dukungan politik pun, ini menjadi salah satu tantangan dari nuklir adalah dukungan politik, dan dukungan dari sosial dan masyarakat," ujarnya Darmawan dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Selain masalah PLTN, Darmawan juga menyebut PLN membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam membangun transmisi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di tanah air. Dengan rencana target pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) maka dibutuhkan nilai investasi sebesar Rp 434 triliun.
Baca Juga: Arab Larang Impor Unggas&Telur, Indonesia Sambut Baik demi Perbarui Status Flu Burung "
Number one challenge of nuclear development adalah dukungan politik. Nah, tentu saja dengan adanya ini, untuk transmisi saja 48 ribu kilometer sedikit, keliling bumi 42 ribu. Jadi ini keliling bumi masih ada 7 ribu kilometer,
on top dari keliling bumi. Dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 434 triliun," jelasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
