JAKARTA. Perekonomian nasional tahun depan amat bergantung dari pemerintah di dalam menyediakan anggaran untuk keberlangsungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2009. Soalnya, rapat panitia anggaran (Panggar) yang membahas Rancangan APBN (RAPBN) 2009 telah mengetok keputusan kalau sumber pembiayaan RAPBN 2009 sebagian besarnya berasal dari dalam negeri. Demikian dikatakan Wakil Ketua Panggar Suharso Monoarfa. Maka untuk membiayai defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp 52,74 triliun atau 1% dari PDB, Panggar telah menyepakati bakal dibiayai dari pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri itu sebesar Rp 62,18 triliun. Maka pembiayaan dari luar negeri diperkirakan negatif sebesar 9,44 triliun. Kesepakatan itu muncul setelah Panggar mempertimbangkan kondisi krisis keuangan global yang berimbas kepada perekonomian dalam negeri. "Karena itulah Panja menyepakati untuk mengurangi target penerbitan SBN neto sebesar Rp 48,75 triliun dari kesepakatan awal Panggar Rp 103,47 triliun menjadi hanya Rp 54,71 triliun," jelas Suharso. Untuk langkah antisipasi, Panggar juga telah menyepakati asumsi pembiayaan dari luar negeri. Jumlahnya mencapai Rp 52,16 triliun, jauh lebih besar dibanding kesepakatan awal Panggar. Asumsi pembiayaan luar negeri itu sendiri berasal dari pinjaman program yang mencapai Rp 26,44 triliun atawa jauh lebih besar Rp 2,65 triliun dari kesepakatan awal. Serta, pinjaman proyek yang nilainya tetap Rp 25,71 triliun. Suharso menegaskan, kesepakatan tersebut diwarnai dengan sejumlah catatan. Antara lain, pinjaman luar negeri hanya sebagai standby loan dan Bank Indonesia diwajibkan membeli SBN jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah.Soal standby loan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mendukung penuh kesepakatan itu. Pemerintah bakal menjaga agar kesepakatan itu tetap mempunyai keleluasaan tapi tetap akuntabel. "Defisit 1% dapat dibiayai dengan risiko sekecil mungkin," sambungnya. Sementara itu menanggapi catatan Panggar kalau BI kudu membeli SBN jangka pendek, Gubernur BI Boediono mengatakan, BI bakal memenuhi catatan itu asalkan tidak bertentangan dengan aturan BI. Hal itu sebagai bentuk dukungan BI terhadap APBN. "BI dilarang membeli SUN untuk BI sendiri kecuali berjangka pendek yang diperlukan untuk pengendalian moneter. Dan untuk beri proporsi, tentu sangat sulit karena tergantung situasi moneter," ungkapnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
