Suntik Mati PLTU, Menteri ESDM Bakal Koordinasi dengan PLN dan Kemenkeu

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membahas rencana suntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Bahlil mengaku siap patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan rencana suntik mati PLTU dalam 15 tahun ke depan.

"Sebagai menteri yang bertugas di bidang ESDM, akan menghitung, akan membuat langkah-langkah, akan mengkoordinasikan dengan PLN dan Kementerian Keuangan. Karena kalau kita matikan sekarang, contoh katakanlah [PLTU] Cirebon ya, Cirebon sekarang kita sudah mulai untuk menyusunnya. Nanti kita lihat bagaimana ya," kata Bahlil usai ditemui dalam agenda Minerba Expo di Jakarta, Senin (25/11).

Diberitakan Kontan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan suntik mati PLTU akan tuntas dalam 15 tahun ke depan. Target ini terbilang ambisius mengingat kapasitas terpasang pembangkit listrik batubara di Indonesia yang terbilang besar, yakni mencapai 20.418,50 megawatt (MW).

Dengan kapasitas sebesar itu, PLTU batubara berkontribusi sekitar 29,57% terhadap sistem kelistrikan nasional. Adapun, kapasitas terpasang pembangkit listrik hijau pada 2023 baru mencapai 8.786 megawatt (MW). Namun demikian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapannya menjalankan target tersebut.

Mengutip data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) ESDM, terdapat 13 PLTU yang rencananya akan diakhiri masa operasinya sebelum tahun 2030. Bahkan, terdapat salah satu PLTU yang berpotensi pensiun dini pada 2028.

Beberapa PLTU tersebut adalah PLTU Cirebon-1, PLTU Suralaya di Banten, PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Ombilin di Sumatra Barat. Selain disuntik mati, ada juga PLTU yang menjalani program pensiun dini dengan skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Pemerintah tetap akan berhati-hati dalam menyuntik mati PLTU, terutama PLTU yang dimiliki oleh swasta.

"Kalau PLTU-nya Pemerintah tidak ada masalah. Tapi, kalau punya swasta mesti hati-hati. Kalau swastanya bilang oke, (silakan). Kalau kontraknya belum habis, harus berhati-hati," kata Purnomo, Jumat (22/11).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, rencana suntik PLTU hingga 2040 membutuhkan biaya sangat besar.

Berdasarkan analisis IESR, dibutuhkan biaya sekitar US$ 26 miliar (Rp 400 triliun) untuk pensiun dini PLTU hingga 2040. Sementara investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan sumber daya terbarukan mencapai US$ 1,2 triliun.

"Program ini butuh pendanaan yang sangat signifikan," ujarnya, Minggu (24/11).