JAKARTA. Dengan menerapkan strategi front loading, pemerintah sejak awal tahun gesit menerbitkan surat utang negara (SUN). Mengacu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 30 Maret 2017, realisasi penerbitan SUN telah mencapai Rp 265,77 triliun.Jumlah tersebut setara dengan 38,71% dari target penerbitan SUN sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 686,56 triliun. Dari total nilai penerbitan di kuartal I, penerbitan surat berharga syariah negara (sukuk negara) mencapai Rp 96,45 triliun atau 48,9% dari target penerbitan tahun ini Rp 197,25 triliun. Sementara penerbitan obligasi negara konvensional senilai Rp 169,33 triliun atau 34,61% dari target Rp 489,31 triliun.Desmon Silitonga, Fund Manager Capital Asset Management, menyebut , pemerintah gencar menerbitkan SBN di awal tahun karena membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Menurut dia, strategi tersebut sengaja dilakukan pemerintah untuk mensinkronkan antara pendapatan penerimaan pajak dengan belanja negara.
Surat Utang Negara digerojok kuartal I
JAKARTA. Dengan menerapkan strategi front loading, pemerintah sejak awal tahun gesit menerbitkan surat utang negara (SUN). Mengacu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 30 Maret 2017, realisasi penerbitan SUN telah mencapai Rp 265,77 triliun.Jumlah tersebut setara dengan 38,71% dari target penerbitan SUN sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 686,56 triliun. Dari total nilai penerbitan di kuartal I, penerbitan surat berharga syariah negara (sukuk negara) mencapai Rp 96,45 triliun atau 48,9% dari target penerbitan tahun ini Rp 197,25 triliun. Sementara penerbitan obligasi negara konvensional senilai Rp 169,33 triliun atau 34,61% dari target Rp 489,31 triliun.Desmon Silitonga, Fund Manager Capital Asset Management, menyebut , pemerintah gencar menerbitkan SBN di awal tahun karena membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Menurut dia, strategi tersebut sengaja dilakukan pemerintah untuk mensinkronkan antara pendapatan penerimaan pajak dengan belanja negara.