KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indikator Politik Indonesia mengadakan survei opini publik secara nasional pada 25-31 Agustus 2022. Survei menanyakan tentang evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional dan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo kepada 1.219 responden terpilih. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, lantaran survei dilakukan sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan pengurangan subsidi BBM, maka survei menanyakan pengetahuan publik dan sikap mereka terhadap rencana tersebut, termasuk tentang beban APBN dan program kompensasi dari pemerintah. Survei juga menanyakan tentang penggunaan BBM publik serta harga BBM. Selain itu, survei juga menanyakan variabel demografi untuk digunakan untuk memetakan sikap publik berdasarkan demografi.
Burhanuddin memaparkan, sekitar 71,8% warga tahu tentang rencana kenaikan harga BBM dan mayoritas warga kurang atau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM sebesar 78,7%. Baca Juga: Pemerintah Kerek Harga BBM, BI Janji Sigap Menjaga Inflasi Agar Tak Bergerak Liar “Sebelum kebijakan pemerintah yang tidak populer ini dilakukan mayoritas publik tau rencana tersebut. Kami saat ini sedang turun ke lapangan untuk mengecek setelah kebijakan resmi dilakukan, baru mulai ya tapi," kata Burhanuddin dalam Rilis Survei Indikator Politik Indonesia, Rabu (7/9). Selain itu survei di akhir Agustus tersebut juga menemukan bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi kondisi ekonomi lebih buruk yaitu 37,6%. Hasil persepsi ekonomi memburuk bahkan sebelum pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. Burhanuddin mengatakan hasil persepsi ini lebih buruk daripada hasil survei di awal Agustus kemarin. Menariknya, pemerintah memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM ditengah kondisi kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi naik.
