KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan bahwa mayoritas ekonom menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak efektif dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis pada Jumat (14/5), sebanyak 36 dari 42 responden menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Baca Juga: Prabowo Cuma Tetapkan 77 Proyek Strategis, Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Dari jumlah tersebut, 21 responden menilai kebijakan yang diterapkan sebagai "tidak efektif," sementara 15 lainnya bahkan menganggapnya "sangat tidak efektif."

Selain ketidakefektifan kebijakan ekonomi secara umum, survei ini juga mencatat bahwa pemerintahan baru dinilai belum berhasil dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi serta mengurangi ketimpangan.

Reformasi institusional juga dianggap mengalami kemunduran, dengan skor rata-rata -1,36, mencerminkan pesimisme yang tinggi terhadap perubahan struktural di Indonesia.

Beberapa Kebijakan Dinilai Berdampak Positif

Meskipun banyak kebijakan yang mendapat kritik, beberapa program pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan ekonomi.

Adapun kebijakan yang paling banyak dipandang bermanfaat oleh responden adalah diskon tarif listrik (40,5%), diikuti oleh penghapusan utang macet UMKM (31%) serta kenaikan upah minimum dan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (26,2%).

Baca Juga: Prabowo Sahkan PP 11 Tahun 2025 untuk THR PNS, Cek Komponen, Gaji & Tunjangan PNS

Namun, sejumlah program lain justru dinilai kurang berdampak signifikan, seperti program makan bergizi gratis (19%), pembangunan tiga juta rumah (11,9%), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (9,5%), pemeriksaan kesehatan gratis (7,1%), serta efisiensi anggaran (2,4%).

Lebih lanjut, sekitar 23,8% responden menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari program-program tersebut yang benar-benar memberikan manfaat positif bagi ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News